27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Desa Jaga Kode Etik, Pendamping Desa Ini Pastikan Tidak Ada...

Jaga Kode Etik, Pendamping Desa Ini Pastikan Tidak Ada Arahan untuk Mengampanyekan Capres

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Sragen, desapedia.id – Koordinator Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Sragen, Endah Tyasmini, memastikan tidak ada Pendamping Desa di Kabupaten Sragen yang mengarahkan, menggerakkan, atau mengampanyekan salah satu calon tertentu dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

    “Kami menjaga kode etik sebagai Pendamping Desa,” tegas Endah kepada Desapedia.id, Jum’at (21/6/2019).

    Komentar Endah tersebut terkait dengan pernyataan Fakhrida Arianty, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang mengaku mendapat arahan untuk mengampanyekan di Twitter bahwa Dana Desa merupakan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo.

    Fakhrida merupakan saksi yang dihadirkan Tim Hukum Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

    Menurut Endah, di setiap pertemuan atau rapat di desa, pihaknya hanya mengingatkan warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya.

    “Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk berperan menentukan nasib bangsa dan negara. Itu pesan kami. Dan yang perlu digarisbawahi, masyarakat Sragen sudah cukup cerdas untuk menggunakan hak politiknya,” terang Endah.

    Di samping itu, lanjutnya, di group WhatsApp P3MD Sragen, pihaknya tidak pernah membahas tentang pemilu, baik Pilpres maupun Pileg.

    “Di P3MD Sragen, kami tentu saja punya pilihan politik masing-masing. Karena itu hak masing-masing sebagai warga negara, dan kami saling menghormati,” ucapnya.

    Dengan demikian, lanjut Endah, saat Pemilu 2019 lalu pihaknya tetap bekerja seperti biasa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan rencana penganggaran desa.

    “Kami tetap menjalankan tugas mendampingi desa mencairkan DD1 (Dana Desa tahap 1), monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berasal dari SILPA 2018, dan juga mendampingi inputing Siskeudes (sistem keuangan desa),” terang Endah. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait