31.3 C
Jakarta
Jumat, 16 April 2021
Beranda Nasional Ini Saran Dr. Sutoro Eko untuk DPD RI yang...

Ini Saran Dr. Sutoro Eko untuk DPD RI yang Ingin Usulkan Revisi UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan BUMDes di Bali Ambil Bagian Pulihkan Ekonomi

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam sebuah kesempatan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) medio Maret 2021 (16/3) lalu, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD “APMD”) Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko Yunanto memberikan saran kepada DPD RI yang hendak mengusulkan revisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    “Jika Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hendak mengusulkan revisi UU Desa, maka jalankan dengan berjuang secara politik, bukan dengan nalar teknokratik (misalnya pembangunan), sekaligus membangun struktur–isi hukum yang bisa mengunci–mencegah reduksi distorsi secara teknokratik–birokratik dalam tubuh pemerintah”, tegas Dr. Sutoro Eko Yunanto.

    Sebagaimana diketahui, Komite I DPD RI memang telah mengagendakan revisi UU Desa. Hal ini terlihat dari beberapa kali gelaran Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan kunjungan daerah pemilihan yang kesemuanya untuk mendapatkan masukan terkait rencana revisi UU Desa.

    Dr. Sutoro yang juga pernah menjadi Tenaga Ahli pembentukan UU Desa di DPR RI ini mengatakan, alih–alih merevisi UU Desa, sebaiknya koalisi wakil rakyat Senayan bersama–sama dengan Asosiasi Pemerintah Desa mendesak pemerintah agar kembali ke UU Desa, melaksanakan UU Desa secara tegak lurus, seraya menghentikan pendekatan yang memberhalakan proyek.

    “UU Desa ini belum dilaksanakan, kecuali pelaksanaan proyek dana desa dengan diikuti sederet proyek, administrasi, aturan, dan perangkat yang mengatur, mengendalikan, memperlalat, dan menarget desa”, tegas Dr. Sutoro Eko. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,594,722
    Kasus Positif
    Updated on 16 April 2021 - 18:13 WIB 18:13 WIB

    Indeks Berita

    Berantas Mafia Tanah dan Redistribusi Lahan, AWI Usulkan Kementerian...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id pada Jumat (2/4) lalu, Koordinator Agraria Watch Indonesia (AWI), Ganda...

    Dihadiri Waka Komite I DPD RI, Wamen ATR/BPN Berjanji...

    Kutai Kertanegara, desapedia.id – Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra bersama Wakil Ketua Komite I DPD...

    Wamendes Budi Arie Soroti Kebijakan Mudik Tahun 2021

    Cisarua, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menutup secara resmi Rapat Sinkronisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Kemendes...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan UU Nomor 6 Tahun 2014...

    Komite I DPD RI Ungkap Distorsi Kewenangan Desa dalam...

    Jakarta, desapedia.id – komite I DPD RI melalui Wakil Ketuanya, Fernando Sinaga pernah mengungkapkan ada 4 distorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi...

    Berita Terkait