29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Ini Saran Apdesi Bengkulu untuk Program Prioritas Dana Desa...

Ini Saran Apdesi Bengkulu untuk Program Prioritas Dana Desa 2020

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat ini sedang menyusun peraturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Aturan ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT.

    Terkait itu, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu, Juniaheri mengharapkan, peraturan yang nantinya diterbitkan Kemendes PDTT ini tidak terlalu rumit.

    “Ingat SDM para kepala desa belum memadai. Akibatnya Dana Desa nantinya bisa tidak terserap dan penggunaannya tidak maksimal. Hal ini akhirnya akan merugikan desa itu sendiri,” ujar Juniaheri kepada Desapedia.id, Senin (22/7/2019).

    Dia juga mengingatkan, setiap desa memiliki perbedaan karakteristik. “Misalnya perbedaan dari sisi geografisnya, ada yang wilayahnya kecil, miring, ataupun berbukit. Beda juga dari jumlah penduduknya, dan masih banyak perbedaan lainnya,” kata Juniaheri.

    Karena itu, dia berharap agar peraturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 lebih disederhanakan, sehingga pemerintah desa lebih leluasa membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

    Di sisi lain, lanjutnya, pengawasan Dana Desa harus lebih terarah dan lebih bijak. “Kondisi sekarang para Kades banyak yang ketakutan dalam menggunakan Dana Desa,” ungkapnya.

    Selain itu, Juniaheri juga memberikan pandangannya soal prioritas penggunaan Dana Desa tahub 2019. Menurutnya, aturan prioritas ini sering mengalami perubahan. “Ini menjadi salah satu yang membuat kades sulit menyerap ilmunya. Karena belum yang satu dipahami, muncul lagi aturan baru,” ucapnya.

    Di samping itu, dia menilai, pengawasan kepada pemerintah desa belum optimal. Akibatnya, pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa masih asal-asalan.

    “Tenaga kerja dengan padat karya juga belum optimal, dan pembangunannya masih sembunyi-sembunyi, jauh dari pengawasan masyarakat,” bebernya. “Pendamping desa kerjanya juga tidak jelas dan tidak optimal, seolah hanya ngambil gaji saja. Saya berpendapat pendamping desa tidak perlu, justru peran perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang harusnya lebih dimaksimalkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan,” tambah Juniaheri. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait