27.4 C
Jakarta
Jumat, 22 Mei 2020
Beranda Nasional Ini PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang Wajib Diketahui Pemerintah Desa

Ini PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang Wajib Diketahui Pemerintah Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Wamendes PDTT:  BLT Dana Desa yang Tersalurkan Baru 14, 6 Persen, Angka Ini Masih Sangat  Rendah Sekali

    Jakarta, desapedia.id – Dalam diskusi yang diselenggarakan melalui video conference yang bertemakan "Menuju Penyaluran BLT Dana Desa 100 %"...

    Miliki Banyak Aset Gudang dan Jaringan Distribusi Logistik, Dekopin Siap Tampung Hasil Produksi Perdesaan yang Terdampak Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Pada Selasa (19/5), Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Koperasi Indonesia (PP Dekopin), Ferry Juliantono, menanggapi...

    Senator Fachrul Razi: Putusan MK Membolehkan Petani Kecil Kembangkan Varietas Tanpa Izin

    Jakarta, desapedia.id - Senator Aceh DPD RI, Fachrul Razi, menuding Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Distanbun) Aceh melakukan...

    Jakarta, desapedia.id – Pada 19 Mei 2020 lalu, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2020. Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

    Dalam PMK yang terbaru ini, mewajibkan ketentuan tentang penyaluran Dana Desa tahap ketiga, yaitu Pemerintah Desa wajib menyertai laporan konvergensi stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tertera pada pasal 24 ayat 1 PMK Nomor 50/PMK.07/2020.

    Untuk mengkaji lebih jauh PMK terbaru ini terutama terkait dengan pelaksanaan konvergensi stunting di desa, beberapa awak desapedia.id mengadakan diskusi online dengan pegiat desa, Rohidin Sudarno.

    Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa konvergensi stunting merupakan hal yang penting ditengah Pemerintah Desa kini sedang berjuang melawan pandemi Covid–19 di masing–masing desanya.

    Situasi stunting jika tidak terlaporkan bisa menjadi “gunung es” dan penanggulangannya tidak bisa cepat. Bahkan, dalam jangka panjang hal ini bisa menyebabkan “kelaparan”. Sehingga diperlukan deteksi dini kondisi gizi ibu hamil, balita dan kondisi kekurangan gizi kronis. Jangan sampai hal ini menjadi “bom waktu”.

    Dalam penanganan dan pencegahan stunting, Presiden Joko Widodo mempunyai target ambisius, yakni sampai tahun 2024 stunting harus turun menjadi 14 persen. Meskipun target awalnya adalah 19 persen.

    PMK Nomor 50/PMK.07/2020 ini juga mengatur tentang pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa terutama realokasi untuk BLT bulan keempat sampai keenam. Pengaturan tersebut tertuang pada Pasal 32A Ayat (5) yang berbunyi: Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

    a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;

    b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

    Sedangkan di Ayat (6) berbunyi: Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

    Unduh PMK Nomor 50/PMK.07/2020 disini. (Red)

    file:///D:/KOMITE%20I%20DPD%20RI/PMK%20Nomor%2050%20Tahun%202020%20(2).pdf

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    19,189
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Kepala Daerah Lamban Tangani BLT Dana Desa, Ini Langkah...

    Jakarta, desapedia.id – Setelah bersama Menteri Sosial dan Menko PMK mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait lamban dan...

    10 Provinsi dengan Penyaluran BLT Dana Desa Tertinggi dan...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (18/5) lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengungkapkan 10 provinsi...

    Wamendes PDTT:  BLT Dana Desa yang Tersalurkan Baru 14,...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam diskusi yang diselenggarakan melalui video conference yang bertemakan "Menuju Penyaluran BLT Dana Desa 100 %" bersama  Gubernur Jawa Timur Khofifah...

    UNDP Tawarkan 4 Program Kerjasama Bangun Desa ke Kemendes...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi dan Pejabat Tinggi Madya...

    Dengan Beberapa Catatan Penting, Pegiat Desa Sambut Baik Aplikasi...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui dukungan dan bantuan dari Bank Dunia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah meluncurkan dua aplikasi seluler...

    Berita Terkait