33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Parlemen Ini Kesimpulan RDPU Komite I DPD RI Membahas Pemerintahan...

Ini Kesimpulan RDPU Komite I DPD RI Membahas Pemerintahan Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Warga dan Pemerintah Desa di Kaltara

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Djohermansyah Djohan dan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng pada Rabu (16/10/2019) di Kompleks Parlemen, Jakarta. RDPU membahas tentang perkembangan terkini dari pelaksanaan otonomi daerah.

    Dalam RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang ini, kedua narasumber dan pimpinan serta anggota Komite I DPD yang hadir menyepakati beberapa kesimpulan bersama, antara lain:

    Pertama, pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan amanat UU Pemda belum sepenuhnya berjalan maksimal. Konsepsi Desentralisasi, hubungan Pusat-Daerah, kewenangan, dan pengelolaan Sumber Daya Alam masih terkendala dengan adanya sejumlah regulasi sektoral yang belum menyesuaikan dengan amanat UU Pemda sehingga Daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan Otonomi Daerah secara maksimal.

    Kedua, ada tiga dimensi utama Desentralisasi yakni: 1) Daerah Otonom Baru dimana terdapat 34 Provinsi dan 500 lebih kab/kota: 2) Pilkada yang sejatinya dapat melahirkan Kepala Daerah yang legitimate dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat Daerah; dan 3) Hubungan Pusat-Daerah, dimana memberikan ruang yang luas bagi Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat yang sayangnya belum optimal dikarenakan belum ada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

    Ketiga, penataan Daerah, mekanisme pembentukan DOB dimulai dengan tahap persiapan selama 3-5 tahun untuk kemudian di evaluasi sebagai dasar untuk ditetapkan sebagai daerah baru atau di gabungkan ke daerah Induk. Daerah Persiapan menjadi ranah Pemerintah dikarena ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan penetapan Daerah Otonom Baru ditentukan melalui pembahasan Tripartit (Pemerintah, DPR dan DPD). Saat ini, DOB masih terkendalan dengan belum terbitnya dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah.

    Keempat, Komite I DPD RI akan mendorong terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut untuk segera diterbitkan sebagaimana yang diamanatkan didalam UU Pemda.

    Kelima, sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat ini, Komite I DPD RI akan memberikan pertahatian pada isu-isu strategis antara lain: Tarik menarik kewenangan Pusat dan Daerah dan Antar Daerah; Pemekaran Daerah; Masalah Pilkada (Korupsi, dinasti politik, politisasi birokrasi, dan Pilkada Serentak Nasional); Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; Fungsionalisasi DPRD; Perda dan Perkada; Otonomisasi Desa; dan Digitalsiasi Pemda (E-Goverment). (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala kadar, asal jadi dan hanya...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando...

    Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan...

    DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap...

    Jakarta, desapedia.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian...

    Berita Terkait