Desapedia

Ini Faktor Pendukung dan Penghambat Berkembangnya BUMDes

Ilustrasi BUMDes. (Ist)

Jakarta, desapedia.id – Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan peranannya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan BUMDes, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-Faktor Pendukung Tumbuh Berkembangnya BUMDes

  1. Partisipasi dan Tindakan Proaktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah modal sosial yang tidak hanya dibangun oleh suatu individu, akan tetapi terbangun dari adanya interaksi yang terjadi antar individu dalam suatu kelompok/jaringan sosial. Interaksi tersebut akan berhasil jika individu yang ada di kelompok mau melibatkan diri dan bersosialisasi dengan individu lainnya. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusional yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut.

Dalam strategi pengembangan BUMDes yang baik, tidak hanya menyangkutkan pengurus BUMDes saja tetapi juga ada hubungan dengan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan kritik atau sarannya kepada pengurus BUMDes. Dengan begitu pengurus pun dapat mengetahui penilaian yang diberikan masyarakat, atau terkait masalah dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Kritik dan saran atau berbagai pendapat yang ditampung oleh pengurus lalu disampaikan pada saat rapat. Hal inilah yang nantinya akan membawa pengurus BUMDes pada sebuah perubahan, dimana akan dilakukan perbaikan pada setiap kegiatan yang membutuhkan pembenahan.

Dari adanya partisipasi masyarakat yang berupa penyampaian kritik/saran juga termasuk pada tindakan proaktif. Inti utama dari perilaku proaktif ini yaitu individu memiliki tindakan aktif dan kreatif. Dalam hal ini, individu pada suatu jaringan sosial akan melibatkan dirinya dengan perilaku secara aktif dan berinisiatif untuk memberikan sesuatu yang inovatif terhadap aktivitas yang ada di jejaring tersebut.

2. Education and Training Activities dalam Kegiatan Pengembangan BUMDes

Sebuah organisasi sangat memerlukan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal itu dirasa sangat penting agar segala tindakan yang dilakukan sudah terkoordinir sesuai dengan aturan atau pedoman yang ada. Education andTraining Activities merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku yang mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain.

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di BUMDes, pendidikan dan pelatihan tidak hanya diutamakan kepada Ketua BUMDes, tetapi juga untuk pengurus BUMDes lainnya. Selain itu pendampingan oleh para konsultan yang berkompeten juga dibutuhkan saat awal BUMDes didirikan. Proses pendampingan disini digambarkan sebagai bentuk pendidikan kepada pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes diajarkan berbagai cara pengelolaan BUMDes yang baik dan benar sesuai dengan aturan dasar BUMDes. Selain itu juga ada pendampingan mengenai aplikasi program, yang berguna untuk pengerjaan laporan tahunan.

3. Sosialisasi untuk Masyarakat

Sosialiasi sangat perlu untuk dilakukan guna memberikan gambaran mengenai BUMDes dan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Sosialisasi dapat diberikan pada saat rapat RT/RW/Desa, rapat PKK, dan juga rapat anggota tahunan (RAT). Sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya diberikan pada saat pendirian BUMDes saja tetapi juga pada saat BUMDes telah berjalan. Hal tersebut perlu dilakukan dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

4. Team Building yang Solid

Pembentukan tim atau team building sangatlah penting dalam sebuah proses pengembangan organisasi. Team building merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Strategi dalam pembentukkan tim ini dirasa sangat diperlukan karena tim inilah yang nantinya akan menjalankan semua urusan atau pengelolaan organisasi, sehingga setiap pengurus harus memiliki kompetensi dalam dirinya.

Dalam strategi pembentukan tim yang ada di BUMDes, alangkah lebih baik jika lebih mementingkan pembentukan yang seluruh pemilihannya diserahkan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan BUMDes ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat, sehingga semua keputusan juga dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, proses pemilihan pengurus yang dilakukan oleh masyarakat harus didasarkan kepada kompetensi yang dimiliki kandidat, dimana setiap pengurus harus berkompeten dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

 

Faktor-Faktor Penghambat Tumbuh Berkembangnya BUMDes

  1. Kerancuan Posisi BUMDes sebagai Institusi Sosial dan Komersial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes. Dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Pemahaman terhadap terhadap BUMDes yang harus menghasilkan profit akan mengerahkan pada pilihan jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan semata. Hal ini akan menjadi trade off bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes.

Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan institusi komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

2. Rendahnya Inisiatif Internal Masyarakat dalam Menggerakkan Ekonomi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksikan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self-governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Desa juga tidak identik dengan Pemerintah Desa dan kepala Desa, namun meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum. Konstruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah.

Inisiatif dalam membentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam studi ditemukan insiatif pembentukan lebih banyak muncul dari pihak luar desa. Walaupun ada juga inisiatif yang hadir dari internal desa (pemerintah desa dan masyarakat), namun masih minim. Menjadi penting dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat) membentuk BUMDes.

Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlampauinya target pembentukan BUMDes harus dibarengi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

3. Kebijakan yang Belum Mengarahkan Profesionalisme BUMDes

Masih banyak struktur pengelolaan BUMDes belum seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Hasil itu dapat dilihat dengan masih ada pengelola operasional BUMDes yang dijabat oleh aparatur Pemerintahan Desa. Selain itu, tidak diperjelasnya unsur pengawas BUMDes dalam Permendesa, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa.

Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi moral hazard (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes. Kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang professional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari poin-poin di atas, dipandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ BUMDes, sehingga akan memperkokoh pengelolaan BUMDes secara umum. Pada gilirannya hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Pemahaman Perangkat Desa Mengenai BUMDes Masih Kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai. Akibatnya, isu BUMDes hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.

5. Kepemimpinan dan Manajerial Pemerintah Desa dan Direksi BUMDes

Pemerintah Desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan citra BUMDes. BUMDes merupakan salah satu program Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal atau pemberdayaan masyarakat.

Namun, jika suatu BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan usahanya, maka akan sangat sulit bagi BUMDes tersebut untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan kemampuan para direksi BUMDes. Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Akibatnya, BUMDes tidak melaju cepat dan hanya jalan di tempat.

6. Konsep Pembangunan Desa yang Keliru

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan sturktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampan terlihat sebagai ‘prestasi’ karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tida terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.  (Red)

 

Sumber: Laporan Kajian Pusat Perancangan dan Kajian Hukum (Pusperjakum) DPD RI

 

 

Redaksi Desapedia

Tambahkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.