25.9 C
Jakarta
Rabu, 8 Juli 2020
Beranda Desa Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari Kampus Bakal Dicantumkan dalam Permendesa Tahun 2021

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Yogyakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020).

    Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama antara Kemendes PDTT dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

    Selain itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya juga jadi narasumber Webinar Nasional bertema Kampus Merdeka untuk Desa sekaligus melepas Praktik Kependidikan dan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa UNY.

    Menteri Desa akui, kementerian yang dipimpinnya lebih mengintensifkan sinergitas dengan kalangan akademika atau kampus. Apalagi, saat ini ada project Kampus Merdeka untuk Desa yang dinilainya sangat strategis.

    Menteri Desa ingin program yang diluncurkan di masa Pandemi Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa itu lebih dekat dengan warga desa dan lebih memahami kondisi desa.

    “Saya ingin nantinya regulasi di Kemendes PDTT memperhatikan kearifan lokal karena hal itu berkaitan dengan Desa Harus miliki kemandirian dengan Dana Desa, sementara satu sisi harus diakui Sumberdaya Manusia di desa masih bervariasi,” kata Menteri Desa di Auditorium UNY.

    Menteri Desa mengatakan, desa itu merupakan kunci pembangunan di Indonesia. Olehnya, Kemendes PDTT sedang menggenjot mengambil hikmah yang baik di era Covid-19 yaitu Kedisiplinan dan Kesehatan.

    “Hikmah ini harus diambil untuk mendorong pembangunan di desa,” kata Alumni UNY ini.

    Kemendes PDTT saat ini sedang menyusun regulasi berkaitan dengan skala prioritas pengelolaan Dana Desa yang memang sesuai dengan kondisi riil dan kearifan lokal desa itu.

    “Disini peran Pertides untuk mengetahui kondisi nyata di desa melalui KKN tematik seperti Kampus Merdeka untuk Desa dan turun langsungnya para pakar ke Desa dengan program spesifik untuk pendampingan ke Desa. Masukan-masukan dari Kampus ini bakal dicantumkan dalam Permendesa tahun 2021,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Sebelumnya, Menteri Abdul Halim menandatangani nota kesepahaman dengan Forum Pertides di Yogyakarta, yaitu UNY, Universitas Gadjah Mada, Universitas Nadhlatul Ulama, Universitas Sarjana Wiyaya, Institut Teknologi Yogyakarta dan UPN Veteran Yogyakarta.

    Menteri Desa hari ini juga melepas 4.390 mahasiswa KKN UNY yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia yang ditandai dengan penyerahan buku dan masker kepada empat perwakilan mahasiswa KKN. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    66,226
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Berita Terkait