28.2 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional Ikhtiar FITRA Mewujudkan Masyarakat Melek Anggaran Melalui Sekar Desa

Ikhtiar FITRA Mewujudkan Masyarakat Melek Anggaran Melalui Sekar Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) terus bekerja memberikan kontribusi dalam menghilangkan perilaku koruptif Kepala Desa dan aparatur perangkat Pemerintah Desa.

    Ikhtiar tersebut dilakukan oleh FITRA dalam rangka mendorong praktik akuntabilitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan Sekolah Anggaran Desa atau Sekar Desa dan Posko Pengaduan dan Aspirasi.

    Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA),  Badi’ul Hadi mengatakan, Sekar Desa sebagai wahana penyadaran masyarakat agar melek anggaran (literasi anggaran), dimana pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat duduk bersama belajar dan berdiskusi tentang perencanaan penganggaran desa yang baik.

    “Sekar Desa untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa”, ungkapnya.

    Menurut Badi’ul, selain Sekar Desa, FITRA juga menyiapkan Posko Pengaduan dan Aspirasi sebagai sarana memberi ruang pada masyarakat untuk memberi kritik, keluhan, masukan dan usulan kepada pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masayarakat.

    “Posko ini terutama fokus pada perbaikan kualitas pelayanan, efektifitas dan efisiensi penggelolaan anggaran desa terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masayarakat”, ujarnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,911,358
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 21:38 WIB 21:38 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait