34.8 C
Jakarta
Kamis, 13 Mei 2021
Beranda Desa Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana...

Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana Desa Tidak Disetujui Pemkab, Waka Komite I DPD RI: Musdes Forum Tertinggi Warga Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Kepatuhan Pemerintah Desa Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Masih Rendah?

    Jakarta, desapedia.id – Menurut data yang dilansir oleh Komisi Informasi Publik (KIP) pada tahun 2020 lalu, dari 384 badan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Komitmen Kepala Desa Lemah, Dana Desa Rawan Dikorupsi

    Jakarta, desapedia.id - Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bak angin segar bagi seluruh desa di Indonesia....

    Jakarta, desapedia.id – Terkait penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Mendes PDTT dalam konferensi persnya pada 10 November 2020 lalu, mengatakan sudah mencapai Rp 18.493.069.800.000. Dengan penggunaan tersebut, total Dana Desa yang telah dipergunakan sampai saat ini sebesar Rp 37.504.831.745.120.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Abdul Kholik berpandangan lain.

    Menurutnya, berdasarkan hasil temuan lapangan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di beberapa kabupaten yang ada di daerah pemilihannya (dapil) yaitu Provinsi Jawa Tengah, banyak para Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa yang sudah tidak ingin ada lagi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

    “Di bawah banyak yang sudah ingin tidak lagi ada BLT dari Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bahkan di beberapa desa sudah menjadi hasil Musyawarah Desa (Musdes). Tetapi oleh Pemerintah Kabupaten tidak disetujui. Hendaknya semua pihak menghormati Musdes”, tegas Abdul Kholik.

    Musdes atau Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam bentuk musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selama ini Musdes diatur dalam Permendes PDTT nomor 16 tahun 2014 tentang Musyawarah Desa yang mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    Atas kondisi ini, Abdul Kholik selaku pimpinan Komite I DPD RI akan meminta klarifikasi dari Menteri Desa PDTT melalui forum Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Mendes PDTT. (Red)

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,728,204
    Kasus Positif
    Updated on 13 May 2021 - 13:00 WIB 13:00 WIB

    Indeks Berita

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali...

    Chrisna Soewandito Unggul di Pilkades Kertamukti

    Bekasi, desapedia.com - Hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, calon Kepala Desa Chrisna Soewandito unggul...

    Hasil Pilkades Babelan Kota, Kades Petahana Unggul Telak dari...

    Bekasi, desapedia.id - Hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, calon Kepala Desa petahana Saidih...

    Panitia Pilkades Babelan Kota Komitmen Terapkan Prokes

    Bekasi, desapedia.id - Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan menjadi salah satu dari sembilan desa di Kabupaten Bekasi yang mengikuti pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak...

    Taman Rahayu Bersiap Laksanakan Pendataan Data Desa Berbasis SDGs

    Bekasi, desapedia.id - Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi melakukan persiapan dalam pendataan data desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Persiapan yang dilakukan...

    Berita Terkait