Beranda Desa Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana...

Hasil Musdes yang Tidak Ingin lagi Ada BLT Dana Desa Tidak Disetujui Pemkab, Waka Komite I DPD RI: Musdes Forum Tertinggi Warga Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Surat Penundaan Pilkades Serentak

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

    Pemerintah Membangun Sambil Merusak Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 18B ayat 2 sebagai landasan konstitusionalnya, UU nomor 6 tahun...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Terkait penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Mendes PDTT dalam konferensi persnya pada 10 November 2020 lalu, mengatakan sudah mencapai Rp 18.493.069.800.000. Dengan penggunaan tersebut, total Dana Desa yang telah dipergunakan sampai saat ini sebesar Rp 37.504.831.745.120.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Abdul Kholik berpandangan lain.

    Menurutnya, berdasarkan hasil temuan lapangan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di beberapa kabupaten yang ada di daerah pemilihannya (dapil) yaitu Provinsi Jawa Tengah, banyak para Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa yang sudah tidak ingin ada lagi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

    “Di bawah banyak yang sudah ingin tidak lagi ada BLT dari Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bahkan di beberapa desa sudah menjadi hasil Musyawarah Desa (Musdes). Tetapi oleh Pemerintah Kabupaten tidak disetujui. Hendaknya semua pihak menghormati Musdes”, tegas Abdul Kholik.

    Musdes atau Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam bentuk musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selama ini Musdes diatur dalam Permendes PDTT nomor 16 tahun 2014 tentang Musyawarah Desa yang mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    Atas kondisi ini, Abdul Kholik selaku pimpinan Komite I DPD RI akan meminta klarifikasi dari Menteri Desa PDTT melalui forum Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Mendes PDTT. (Red)

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    506,302
    Kasus Positif
    Updated on 25 November 2020 - 09:13 WIB 09:13 WIB

    Indeks Berita

    Pemerintah Membangun Sambil Merusak Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 18B ayat 2 sebagai landasan konstitusionalnya, UU nomor 6 tahun...

    Mengenal Nangkula Park, Destinasi Wisata yang Dikelola BUMDes Larasati...

    Tulungagung, desapedia.id – Kendalbulur merupakan salah satu desa yang sedang gencar mengembangkan destinasi wisata yaitu Nangkula Park, sebuah taman yang memiliki banyak obyek yang...

    Studi Banding Antar Desa Mampu Percepat Pembangunan Desa

    Bantul, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi Plt. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, Dirjen...

    Lemahnya Inovasi Pemkab dalam Pembinaan Desa Picu Tata Kelola...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam wawancaranya dengan desapedia.id pada Rabu (21/10), Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam menjelaskan tentang lemahnya inovasi Pemerintah Kabupaten...

    PP BUM Desa Turunan UU Ciptaker Disusun Sesederhana Mungkin,...

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha...

    Berita Terkait