32.2 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Desa Haripinto Apresiasi Pembangunan Infrastruktur Desa di Kepulauan Era Pemerintahan...

Haripinto Apresiasi Pembangunan Infrastruktur Desa di Kepulauan Era Pemerintahan Jokowi

Rekomendasi

Lainnya

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Korupsi Dana Desa oleh Kades Semakin Masif

    Jakarta, desapedia.id - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan Dana Desa dianggarkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan...

    Ini Loh Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2020

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Komite II DPD RI Haripinto Tanuwidjaja memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur desa-desa kepulauan di berbagai wilayah di Indonesia yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Secara keseluruhan infrastruktur sudah banyak kemajuannya, dan bukan hanya di desa saja. Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) misalnya, sudah banyak pembangunan infrastruktur sampai ke desa-desa yang ada di pulau-pulau terpencil.

    Namun demikian, lanjut Senator asal Provinsi Kepulauan Riau ini, khusus pembangunan infrastruktur di desa-desa kepulauan sesungguhnya masih diperlukan tambahan dana dari APBN.

    “Untuk pembangunan di pulau – pulau kecil biayanya sangat tinggi. Di desa yang berada di pulau-pulau yang harus dibangun itu adalah pelantar, yaitu dermaga buat kapal yang harus dibangun dari beton”, ujarnya dalam wawancara dengan desapedia.id, Kamis (14/2).

    Haripinto memaparkan, khususnya desa di pulau-pulau kecil seharusnya ada tambahan anggaran diluar Dana Desa, yang juga bersumber dari APBN melalui Kementrian PUPR untuk anggaran pembangunan pelantar di desa pulau-pulau terpencil.

    “Di pulau-pulau itu penduduknya banyak. Sebagai contoh di Kepri, ada 2000 pulau, yang berpenghuni ada sekitar 500 pulau. Pembangunan 1 pelantar bisa miliaran, sementara anggaran didaerah terbatas. Pelantar ini sangat vital dibutuhkan,” ujarnya.

    Senator yang kembali maju sebagai Caleg DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepri ini menilai, di beberapa desa di pulau sudah banyak kemajuan, misalnya infrastruktur telekomunikasi sudah jauh lebih merata. “Ini sudah sangat membantu, terima kasih pada pemerintah Jokowi,” tegasnya.

    Haripinto melanjutkan, pasokan listrik ke desa di pulau-pulau juga sudah banyak masuk. “Mungkin dulunya listrik swasta dan swasembada atau gotong royong warga, tapi kini sudah PLN semua, walaupun masih beberapa jam sehari,” ujarnya.

    Terkait tantangan dan kendala pembangunan di kepulauan, Haripinto mengakui bahwa membangun desa-desa di kepulauan memang butuh biaya mahal. Warga desa di pulau mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang butuh listrik 24 jam agar ikan itu bernilai harganya sebagai ikan segar. Karena itu, Haripinto mengapresiasi Pemerintahan Jokowi khususnya PLN yang telah memenuhi kebutuhan listrik para nelayan.

    “Karena itu perlu dijajaki penerapan tekhnologi listrik yang bisa menggabungkan antara tenaga surya dengan megawatt. Ini yang harus menjadi perhatian PLN untuk masyarakat desa kepulauan. Listrik sangat membantu nelayan, jadi nelayan bisa membeli freezer sendiri. Karena ini kebutuhan yang sangat penting,” jelas Haripinto.

    Ketika ditanyakan soal hasil pengawasan Komite II DPD RI terkait pembangunan infrastruktur desa selama ini, Haripinto menjelaskan, bahwa pembangunan infrastruktur jalan antar desa yang tidak bisa dibangun dengan Dana Desa, dan sejauh ini mengharapkan dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Sayangnya, hal itu tak kunjung terealisasi. Maka butuh dana APBN untuk pembangunan yang tidak bisa dibiayai dari Dana Desa.

    Dalam pengawasan yang dilakukan Komite II, Haripinto juga menyoroti biaya logistik untuk daerah kepulauan kecil yang otomatis lebih mahal dari pulau-pulau besar.

    Sementara, walaupun sudah banyak pembangunan pelabuhan tetapi sebenarnya masih diperlukan lebih banyak lagi pembangunan pelabuhan. Seperti di Provinsi Kepri, masih butuh pembangunan pelabuhan di Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Kundur, mengingat ketiga pulau ini adalah pulau utama di Kepri.

    “Pelabuhan barang diketiga pulau ini harus memadai. Sebagai contoh, satu kapal besi yang 1000 ton masuk, kapal lain tidak bisa masuk sampai seminggu lebih, karena dermaganya tidak memadai. Ini juga terjadi di beberapa pulau lain,” terang Haripinto.

    Haripinto mengatakan bahwa Komite II DPD RI menilai bahwa memang sudah ada pembangunan pelabuhan, tetapi belum memenuhi kebutuhan pelabuhan di pulau-pulau.

    “Saya sudah pernah sampaikan ke Menteri Perhubungan saat Rapat Kerja dengan Komite II DPD RI, jawaban Beliau cobalah cari investor. Saya lalu sampaikan investor hanya bisa kalau secara ekonomi visible yaitu pelabuhan besar, ini kan hanya pelabuhan untuk kabupaten yang penduduknya 100-an yang terdiri dari beberapa kecamatan. Tetapi kan tetap perlu agar biaya-biaya tidak menjadi mahal,” jelasnya.

    Haripinto berharap pemerintah terus memperhatikan masyarakat miskin di desa-desa di pulau terutama pengadaan listriknya yang menjadi kebutuhan mendesak. “Pemerintah Jokowi sudah luar biasa kok. Teruskan dan tingkatkan program listrik sampai 24 jam secara merata diseluruh Indonesia. Harus disubsidi agak lebih untuk listrik,” lanjutnya.

    Soal tol laut, Haripinto menjelaskan bahwa Komite II meminta agar tol laut diperluas, yaitu ada feeder dari pemerintah kabupaten dan provinsi terhadap tol laut yang sudah dibuat Pemerintah Jokowi.

    “Ini harus rutin, harus ada anggarannya, karena banyak masyarakat yang harus ke pusat pemerintahan menggunakan kapal ikan yang tidak memadai. Misalnya saya pernah ke Pulau Serasan (di Kepulauan Natuna, Kepri), mau pulang ke Batam harus ke Kalbar dulu numpang kapal ikan selama 13 jam perjalanan. Infrastruktur transportasi laut ini, Pemkab dan Pemprov harus dipaksa untuk kerjasama dengan Pusat,” tegas Haripinto. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Raker dengan Komite I, Menkominfo Ajak DPD RI Ikut...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual meeting dengan...

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum...

    Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini...

    Komite I DPD RI Gelar RDPU Bahas Dampak Pandemi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI pada hari ini (23/4) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar diantaranya Profesor Dr. Djohermansyah...

    Profesor Riset LIPI Bicara Dampak Positif dan Negatif Covid–19...

    Jakarta, desapedia.id – Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. R. Siti Zuhro, mengemukakan bahwa dampak Covid–19 terhadap pemerintahan desa juga sangat jelas,...

    Berita Terkait