Beranda Opini Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras...

Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras Jokowi Kepada Para Menteri dalam Menangani Covid-19

M. Nur Sholikin
M. Nur Sholikin
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam...

    Meneropong Masa Depan NU dalam Pusaran Kekuasaan

    Oleh: Wawan FahrudinDalam hitungan hari, tepatnya 20 Oktober 2019, bangsa Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru, pasangan...

    Presiden Joko Widodo menegur keras kinerja kabinetnya dalam menangani pandemik COVID-19.

    Teguran itu diikuti dengan ancaman reshuffle dan pembubaran lembaga.

    Pada saat menyampaikan teguran tersebut Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada para menteri agar segera menerbitkan aturan apabila diperlukan.

    Pernyataan tersebut menegaskan tiga hal.

    Pertama, Presiden Joko Widodo menyadari adanya hambatan regulasi dalam menangani pandemi COVID-19.

    Kedua, penanganan hambatan regulasi oleh para menteri dalam mengatasi pandemi ini sangat lambat.

    Ketiga, tidak berjalannya kendali tata kelola regulasi, terutama terkait dengan monitoring kebutuhan regulasi saat krisis.

    Presiden Joko Widodo tidak hanya kali ini saja mengeluhkan lambatnya respon dalam mengatasi masalah akibat ketiadaan atau tumpang tindih regulasi.

    Dalam berbagai forum, Presiden Joko Widodo sering menyampaikan hal yang sama bahkan sejak awal periode pemerintahannya.

    Kemarahan beberapa waktu lalu menegaskan kembali adanya “kegentingan yang memaksa” untuk segera memperbaiki secara menyeluruh manajemen tata kelola peraturan perundang-undangan.

    Terdapat 4 (empat) langkah prioritas yang perlu segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistem tata kelola peraturan perundang-undangan yaitu

    pertama, membentuk sistem monitoring dan evaluasi guna mengidentifikasi regulasi yang bermasalah.

    Fungsi monitoring dan evaluasi ini telah diatur dalam UU No. 15/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Namun, aturan teknis di pemerintah belum ada.

    Kedua, merumuskan alur kerja di dalam struktur kabinet untuk merespon cepat penyelesaian setiap kendala regulasi.

    Tak jarang pembiaran regulasi bermasalah ini diakibatkan oleh ego sektoral di antara kementerian.

    Ketiga, memperbaiki proses harmonisasi regulasi di internal kementerian agar tahapan harmonisasi berjalan dengan cepat.

    Upaya perbaikan harmonisasi ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih.

    Keempat, mengintegrasikan fungsi-fungsi terkait tata kelola peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang tersebar di sejumlah kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. Integrasi fungsi ini dilakukan melalui pembentukan badan khusus regulasi sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam debat calon presiden.

    Lembaga ini yang diharapkan dapat menjadi pemegang kendali tata kelola peraturan perundang-undangan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Langkah nyata Presiden Joko Widodo untuk memperbaki tata kelola peraturan perundang-undangan secara mendasar dan menyeluruh perlu segera dilakukan

    Birokrasi tata kelola regulasi yang tidak responsif dan menghambat pelaksanaan program pemerintah ini terjadi juga dalam situasi normal.

    Terlebih lagi dalam penanganan krisis yang membutuhka respon yang sangat cepat dan akurat.

    Tanpa pembenahan mendasar maka rendahnya kualitas sistem peraturan perundang-undangan akan terus menjadi hambatan utama bagi pemerintah. ***

    M. Nur Sholikin
    M. Nur Sholikin
    Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    506,302
    Kasus Positif
    Updated on 24 November 2020 - 20:02 WIB 20:02 WIB

    Terpopuler

    Gagasan Baru Menuju Normal

    Dampak covid mulai saat ini hingga yang akan datang masih menyimpan banyak misteri, bamyak kasus mulai dari desa hingga...

    Tujuh Etape Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan Hukum...

    Ada 2 (dua) frasa pada judul buku ini. Buku Ponggok Inspirasi Desa dan Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa.Dua frasa itu membuat pembaca untuk mencari apa makna dan...

    Dari Jendela Nurani Menuju Bangkok

    Penilaian sebagai penulis buku Jendela Nurani yang dilakukan secara independen oleh Media Guru telah membawa saya Caroline, pimpinan LKP Caroline Salon dan Spa, Praya,...

    Kontradiksi Kelembagaan dalam UU Desa

    Pelaksanaan sebuah undang-undang bukan hanya mencakup pemahaman akan content of law, tetapi juga membutuhkan structure of law. Menurut lensa structure of law, pelaksanaan undang-undang...

    Jungkir Balik Regulasi Pelaksanaan UU Desa

    Regulasi merupakan sebuah produk politik kelembagaan, yang di dalamnya mengandung kehendak politik, insentif politik, hasrat kekuasaan, nilai, pengetahuan, dan pengalaman.Secara historis pengaturan (regulasi) desa...

    Berita Terkait