30 C
Jakarta
Selasa, 11 Agustus 2020
Beranda Opini Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras...

Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras Jokowi Kepada Para Menteri dalam Menangani Covid-19

M. Nur Sholikin
M. Nur Sholikin
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus...

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup...

    Presiden Joko Widodo menegur keras kinerja kabinetnya dalam menangani pandemik COVID-19.

    Teguran itu diikuti dengan ancaman reshuffle dan pembubaran lembaga.

    Pada saat menyampaikan teguran tersebut Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada para menteri agar segera menerbitkan aturan apabila diperlukan.

    Pernyataan tersebut menegaskan tiga hal.

    Pertama, Presiden Joko Widodo menyadari adanya hambatan regulasi dalam menangani pandemi COVID-19.

    Kedua, penanganan hambatan regulasi oleh para menteri dalam mengatasi pandemi ini sangat lambat.

    Ketiga, tidak berjalannya kendali tata kelola regulasi, terutama terkait dengan monitoring kebutuhan regulasi saat krisis.

    Presiden Joko Widodo tidak hanya kali ini saja mengeluhkan lambatnya respon dalam mengatasi masalah akibat ketiadaan atau tumpang tindih regulasi.

    Dalam berbagai forum, Presiden Joko Widodo sering menyampaikan hal yang sama bahkan sejak awal periode pemerintahannya.

    Kemarahan beberapa waktu lalu menegaskan kembali adanya “kegentingan yang memaksa” untuk segera memperbaiki secara menyeluruh manajemen tata kelola peraturan perundang-undangan.

    Terdapat 4 (empat) langkah prioritas yang perlu segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistem tata kelola peraturan perundang-undangan yaitu

    pertama, membentuk sistem monitoring dan evaluasi guna mengidentifikasi regulasi yang bermasalah.

    Fungsi monitoring dan evaluasi ini telah diatur dalam UU No. 15/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Namun, aturan teknis di pemerintah belum ada.

    Kedua, merumuskan alur kerja di dalam struktur kabinet untuk merespon cepat penyelesaian setiap kendala regulasi.

    Tak jarang pembiaran regulasi bermasalah ini diakibatkan oleh ego sektoral di antara kementerian.

    Ketiga, memperbaiki proses harmonisasi regulasi di internal kementerian agar tahapan harmonisasi berjalan dengan cepat.

    Upaya perbaikan harmonisasi ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih.

    Keempat, mengintegrasikan fungsi-fungsi terkait tata kelola peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang tersebar di sejumlah kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. Integrasi fungsi ini dilakukan melalui pembentukan badan khusus regulasi sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam debat calon presiden.

    Lembaga ini yang diharapkan dapat menjadi pemegang kendali tata kelola peraturan perundang-undangan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Langkah nyata Presiden Joko Widodo untuk memperbaki tata kelola peraturan perundang-undangan secara mendasar dan menyeluruh perlu segera dilakukan

    Birokrasi tata kelola regulasi yang tidak responsif dan menghambat pelaksanaan program pemerintah ini terjadi juga dalam situasi normal.

    Terlebih lagi dalam penanganan krisis yang membutuhka respon yang sangat cepat dan akurat.

    Tanpa pembenahan mendasar maka rendahnya kualitas sistem peraturan perundang-undangan akan terus menjadi hambatan utama bagi pemerintah. ***

    M. Nur Sholikin
    M. Nur Sholikin
    Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    125,396
    Kasus Positif

    Terpopuler

    Kesimpangsiuran Sampah = Konteks Saat Ini Tidak Sama Dengan...

    Penulis: Novel Abdul Gofur, Governance/Institutional Development Specialist Ruwet permasalahan SAMPAH dimulai dari pembagian urusan kewenangannya, yaitu SAMPAH yang dikelola...

    Bawaslu dan Resolusi Konflik Ketatanegaraan (Terkait Putusan OSO)

    Tidak ditetapkannya OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) menimbulkan kontroversi publik dan protes dari kubu OSO. Kalangan yang pro dengan sikap KPU memandang bahwa langkah...

    Gagasan Baru Menuju Normal

    Dampak covid mulai saat ini hingga yang akan datang masih menyimpan banyak misteri, bamyak kasus mulai dari desa hingga perkotaan terjadinya sangat dinamis dan...

    Peran BUMDes Sebagai Jaring Pengaman Ekonomi Desa Disaat Krisis...

    Jakarta, desapedia.id - Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta melalui akun media sosialnya memberikan penjelasan tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai...

    Kontradiksi Kelembagaan dalam UU Desa

    Pelaksanaan sebuah undang-undang bukan hanya mencakup pemahaman akan content of law, tetapi juga membutuhkan structure of law. Menurut lensa structure of law, pelaksanaan undang-undang...

    Berita Terkait