Beranda Nasional Grondkaart, HPL dan Tanah Register Masih Jadi Persoalan Serius...

Grondkaart, HPL dan Tanah Register Masih Jadi Persoalan Serius di Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Terima Audiensi PT Schneider Electric Indonesia, Wamendes PDTT Bahas Aliran Listrik Indonesia Timur

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menerima audiensi PT...

    Pengajar STPMD Yogyakarta: Jika Terjadi Penurunan Partisipasi Masyarakat Desa di Pilkada, Berarti Ada yang Salah dalam Demokrasi

    Jakarta, desapedia.id – Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid–19 pada awalnya menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat....

    Talkshow Kades Iwan TV Desa 1 Desember 2020 Bahas Kendala Penyusunan APBDes 2021, Ini Link Live Streaming dan Deretan Para Narasumber

    Jakarta, desapedia.id – Program acara talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang di TV Desa setiap...

    Jakarta, desapedia.id – Masalah grondkaart, Hak Penguasaan Lahan (HPL) dan tanah register merupakan fokus perhatian serius bagi Komite I DPD RI. Wakil Ketua Komite I DPD RI Jacob Esau Komigi menegaskan, dari berbagai temuan lapangan Komite I DPD RI melalui berbagai kunjungan kerjanya, soal grondkaart, HPL dan tanah register merupakan sengketa pertanahan di daerah yang harus segera dibenahi.

    Dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Pengusahaan Batam (BP BATAM) pada Selasa (4/12) di Jakarta, Komite I DPD RI mendesak Pemerintah melalui ATR/BPN melakukan pendataan, registrasi dan pemberian hak harus berdasarkan kepada Undang-Undang yang merupakan payung hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan, dan secara teknis memperhatikan kondisi tanah atau lahan bersangkutan.

    Dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi menuturkan, Indonesia masih menggunakan konsep doemein verklaring yang diadopsi dalam UU Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi alasan negara untuk mengambil tanah-tanah yang dimiliki masyarakat umum tanpa menunjukan dokumen resmi kepemilikan. Hal ini berimplikasi pada kriminalisasi dan meningkatnya konflik agraria. Ombudsman RI pernah mencatat 1.138 (14 persen) aduan terkait laporan pertanahan pada 2017 yang didominasi oleh masalah grondkaart, HPL dan tanah register.

    Karena itu, tegas Jacob, terkait dengan konflik grondkaart dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Komite I DPD RI mendesak Kementerian ATR/BPN memberikan perhatian khusus terhadap konflik tersebut dengan berperan aktif memberikan solusi yang berkepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak dengan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Grondkaart hasil dari sistem hukum kolonial, tidak dikenal didalam UU Pokok Agraria. Perbedaan penafsiran grondkaart antara pemerintah atau PT KAI dengan masyarakat sudah menimbulkan konflik masyarakat di berbagai daerah. DPD RI minta pemerintah tegas selesaikan masalah ini,” kata Jacob.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwien, mengatakan untuk lahan grondkaart, HPL dan Tanah Register yang telah dikuasai oleh masyarakat dan akan digunakan oleh instansi yang memiliki tanah berdasarkan grondkaart, HPL dan lahan register kini dapat diselesaikan dengan menggunakan Perpres nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

    “Di Perpres itu sangat baik, ada penyelesaian dengan Gubernur dan ganti ruginya melalui appraisal,” ujarnya.

    Rapat Kerja juga mengagendakan pembahasan masalah yang cukup pelik didaerah, yaitu penyelesaian tanah register atau tanah-tanah bekas hutan. Komite I DPD RI menilai, persoalan ini mencerminkan kegagalan pemerintah memenuhi hak sosial ekonomi rakyat.

    “Lahan Register ini kan kewenangan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), mereka juga yang pertama kali mengeluarkan istilah lahan register. Bahkan lahan register belum didaftar ataupun dicatat dalam administrasi pertanahan yang menjadi kewenangan ATR/BPN,” ungkap Arie Yuriwien.

    Dari pernyataan Arie terlihat Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KLH masih berjalan sendiri-sendiri. “Komite I DPD RI meminta Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KLH untuk rutin berkoordinasi, kalau perlu kami akan kirim surat kepada Presiden agar kedua kementerian ini tidak sepertitom and jerry yang setiap hari bertengkar terus,” tegas Jacob.

    Dalam kesempatan pemaparannya, Kepala BP Batam, Lukito Dinarsyah Tuwo menjelaskan, seluruh tanah di Pulau Batam merupakan tanah dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan sebagian tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di Kememnterian Keuangan.

    Lukito melanjutkan, tanah diatas HPL dapat digunakan sendiri oleh pemegang HPL dan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan status hak pakai atau Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu penggunaan tertentu.

    Namun demikian, Komite I DPD RI selama ini memandang bahwa kasus pertanahan di Batam cukup rumit karena sampai saat ini belum adanya publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh BP Batam dan Pemkot Batam. BP Batam selama ini mengklaim sebagai lembaga yang otoritatif menguasai tanah Batam daalm bentuk Hak Pengelolaan (HPL). Sayangnya, hingga saat ini belum diselesaikan RTRW dan pendaftaran ke lembaga agraria yaitu Kementerian ATR/BPN.

    Karena itu, dalam Rapat Kerja tersebut, Komite I meminta BP Batam meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang terjadi di Batam dengan tetap memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tetap dalam koridor reforma agraria. (Red)

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    549,508
    Kasus Positif
    Updated on 2 December 2020 - 20:16 WIB 20:16 WIB

    Indeks Berita

    Talkshow Kades Iwan TV Desa 1 Desember 2020 Bahas...

    Jakarta, desapedia.id – Program acara talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang di TV Desa setiap...

    Pengajar STPMD Yogyakarta: Jika Terjadi Penurunan Partisipasi Masyarakat Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid–19 pada awalnya menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Hal ini mengingat Pilkada Serentak...

    Publik Jangan Sinis Dulu Mensikapi Kantor Desa Mirip Istana...

    Jakarta, desapedia.id - Akhir–akhir ini publik digegerkan dengan sebuah bangunan Kantor Desa yang tampak bagian depannya mirip dengan Istana Merdeka tempat Presiden Joko Widodo...

    SOKSI Luncurkan Program Nasional Beasiswa 1000 Sarjana

    Jakarta, desapedia.id – Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia setiap orang dan bangsa yang amat penting untuk masa depan seseorang dan masa depan bangsa....

    Semua Kementerian/Lembaga Punya Tenaga Pendamping, Jangan Overlapping Intervensi dalam...

    Jakarta, desapedia.id – Saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga memiliki tenaga pendamping, mulai dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan...

    Berita Terkait