33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Desa Gara-gara Tanah Kas Desa, Kades Ini Ditahan Kejari

Gara-gara Tanah Kas Desa, Kades Ini Ditahan Kejari

Rekomendasi

Lainnya

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Fokus Gunakan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan, Desa Ini Melompat Jadi Desa Mandiri

    Jakarta, desapedia.id – Desa Kandar yang terletak di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku telah memberikan pelajaran...

    Kemendes PDTT Akan Lakukan Perbaikan Penyaluran Dana Desa Agar Lebih Cepat dan Tepat

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Halalbilhalal dengan Para Kepala Desa...

    Bekasi, desapedia.id – Martam Wijaya (42), Kepala Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) diserahkan Kepolisian Resor Metro Bekasi, Jawa Barat ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu (10/7/2019).

    Menurut Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi Angga Dhielayaksa, penyerahan tersangka berikut barang bukti berkas perkara telah dilaksanakan secara prosedur. “Nanti kami tindaklanjuti dengan penyerahan berkas ke pengadilan,” terangnya.

    Menurut Angga, kasus yang menimpa Kades Nagasari, Martam Wijaya, tidak ada kaitan dengan kerugian negara. “Tidak ada, tersangka memanfaatkan kewenangannya sebagai Kades,” ucapnya.

    Dalam keterangan resmi Kepolisian Resor Metro Bekasi, dijelaskan, kasus tersebut terjadi sejak November 2018 lalu. Pelaku yang berprofesi sebagai Kepala Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi periode tanggal 28 September 2018 sampai dengan tahun 2024 meminta uang sewa Tanah Kas Desa (TKD) secara paksa sebesar Rp15 juta setiap tahunnya kepada Pengelola Pasar Pasir Kupang.

    Padahal pihak pengelola pasar ini sebelumnya telah melakukan pembayaran atas sewa TKD milik Pemerintah Desa Nagasari kepada pemerintahan desa (kepala desa) yang lama. Tapi, pelaku yang merupakan kepala desa yang baru tetap meminta uang sewa TKD pada masanya jabatannya dan mengancam memberikan jangka waktu, serta akan menutup Pasar Pasir Kupang jika pengelola pasar tidak mengikuti kemauan pelaku.

    Karena pihak pengelola pasar merasa ketakutan atas ancaman pelaku (kepala desa) yang akan menutup pasar, maka pengelola pasar memberikan uang sebesar Rp30 juta sesuai dengan permintaan pelaku. Hal ini dilakukan  agar Pasar Pasir Kupang tetap beroperasi dan tidak ditutup oleh pelaku. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Apa Saja yang Pemerintah Desa Wajib Umumkan Setiap Tahun...

    Bogor, desapedia.id – Ada yang bertanya Informasi publik desa yang harus disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga desa itu apa sajakah setiap tahunnya? Dalam siaran...

    Rumahnya Dipasangi Stiker, Warga yang Baru Pulang dari Mudik...

    Tangerang, desapedia.id - Warga Kecamatan Benda yang baru pulang dari mudik pada libur Lebaran mendapati rumahnya terpasang stiker yang menandakan bahwa mereka dalam pengawasan Satgas...

    Keluh Kesah Ketua DPD PAPDESI Jatim soal Keterbukaan Informasi...

    Jakarta, desapedia.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi publik di...

    Berita Terkait