32.1 C
Jakarta
Senin, 25 Januari 2021
Beranda Aspirasi Gaji Pendamping Lokal Desa Jauh di Bawah UMK

Gaji Pendamping Lokal Desa Jauh di Bawah UMK

Rekomendasi

Lainnya

    PSM Desa Ciledug Bantu Pengobatan Seorang Lansia yang Terlantar

    Bekasi, desapedia.id - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Ciledug membantu Nawawi (75) untuk berobat ke Rumah Sakit Kartika Husada...

    Ketum PP PPDI: Terima Kasih Presiden Jokowi, Telah Memenuhi Permintaan Perangkat Desa 

    Jakarta, desapedia.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito mengucapkan terima kasih kepada pemerintah...

    Pemerintah Didesak Lebih Gencar Sosialisasikan Vaksinasi Covid–19 kepada Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kajian Desa bareng Iwan atau KADES IWAN yang tayang secara langsung di TV Desa pada Selasa...

    Pendamping Desa merupakan tenaga kerja yang bertugas di beberapa lini pemerintahan desa. Di tingkat provinsi dan kabupaten dikenal dengan sebutan ‘tenaga ahli’ (TA). Sedangkan di kecamatan dikenal dengan ‘pendamping desa’ (PD), dan di tingkat desa dinamakan ‘pendamping lokal desa’ (PLD).

    Sebelum lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Istilah ‘Pendamping Desa’ di semua tingkatan wilayah tersebut, dikenal dengan fasilitator PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan.

    Jika merujuk Pasal 129, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tugas ‘pendamping lokal desa’ (PLD) yakni mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal.

    Lalu, berapa besar honor yang diterima seorang PLD per bulannya? Seorang PLD di wilayah Kabupaten Demak mengungkapkan, gaji pokok yang diterimanya hanya sebesar Rp1.700.000. “Beda jauh dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Demak yang mencapai Rp2.300.000,” ucap PLD yang enggan disebutkan namanya itu.

    Terlebih lagi jika harus membandingkan dengan honor yang diterima pendamping desa tingkat kecamatan (PD). “Honor mereka (PD) Rp3.500.000 perbulannya. Angka itu cukup ideal, tapi sayangnya hanya untuk PD bukan PLD,” ujarnya.

    Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan upah TA, maka upah PLD sangat jauh berbeda. “Honor mereka hampir diatas Rp6 juta per bulannya”, tambahnya.

    Meski honor PLD berada paling bawah, bukan berarti pekerjaan mereka ringan. Seorang PLD lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung, mengatakan, pekerjaan PLD cukup riskan. Sebab, mereka bersinggungan langsung dengan desa yang terkadang juga memiliki konflik internal.

    “Rewangi mumet, sik bahagia desanya, apik rak dipuji, elek dicaci maki, ikulah resiko PLD”, (Dibantu sampai pusing, yang bahagia desanya, kerja bagus tidak dipuji, jelek dicaci maki, itulah risiko PLD),” keluhnya.

    Bahkan, menurutnya, ada oknum PD yang melakukan permainan nakal. “Kami menyebutnya dengan istilah ‘menjahit’,” ungkapnya.

    Maksudnya, jelas dia, PD menerima jasa pembuatan beberapa proposal maupun SPJ (Surat PertanggungJawaban) sebuah desa, kemudian mendapatkan bayaran yang cukup besar dari pemerintah desa. Tapi pada penyelesaian konflik desa dan pengumpulan data, semuanya dilemparkan ke PLD.

    “Walaupun satu korps yang sama, pemerataan kerja dan pendapatan yang jauh berbeda menjadi momok yang mengerikan,” ujarnya kesal. (Indah)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    989,262
    Kasus Positif
    Updated on 25 January 2021 - 13:53 WIB 13:53 WIB

    Indeks Berita

    Warga Desa Lebih Mendukung Vaksinasi Covid–19, Sudah Semestinya Kades...

    Jakarta, desapedia.id – kegiatan vaksinasi Covid–19 dibeberapa provinsi di Indonesia sudah akan dimulai pada pertengahan bulan Januari 2021 ini....

    Catatan Akhir Tahun SOKSI soal BUMDes, Soroti Pendirian yang...

    Jakarta, desapedia.id –  Posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini semakin luar biasa dan menjadi...

    Kades Perempuan Ini Sambut Baik Peluncuran Buku SDGs Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Diawal minggu ini (21/12), Buku SDGs Desa karya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar diluncurkan...

    Mendes Pastikan Tidak Ada Penambahan, Aris Yudirianto: Masih Kurang...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Forum Pendamping Lokal Desa se–Provinsi Jawa Tengah, Aris Yudirianto mendesak agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)...

    Penggunaan Dana Desa Per 15 Desember 2020 Sebesar Rp...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa pagu Dana Desa (DD) pada tahun 2020 yakni sebesar...

    Berita Terkait