30.2 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Aspirasi Gaji Pendamping Lokal Desa Jauh di Bawah UMK

Gaji Pendamping Lokal Desa Jauh di Bawah UMK

Rekomendasi

Lainnya

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pendamping Desa merupakan tenaga kerja yang bertugas di beberapa lini pemerintahan desa. Di tingkat provinsi dan kabupaten dikenal dengan sebutan ‘tenaga ahli’ (TA). Sedangkan di kecamatan dikenal dengan ‘pendamping desa’ (PD), dan di tingkat desa dinamakan ‘pendamping lokal desa’ (PLD).

    Sebelum lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Istilah ‘Pendamping Desa’ di semua tingkatan wilayah tersebut, dikenal dengan fasilitator PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan.

    Jika merujuk Pasal 129, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tugas ‘pendamping lokal desa’ (PLD) yakni mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal.

    Lalu, berapa besar honor yang diterima seorang PLD per bulannya? Seorang PLD di wilayah Kabupaten Demak mengungkapkan, gaji pokok yang diterimanya hanya sebesar Rp1.700.000. “Beda jauh dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Demak yang mencapai Rp2.300.000,” ucap PLD yang enggan disebutkan namanya itu.

    Terlebih lagi jika harus membandingkan dengan honor yang diterima pendamping desa tingkat kecamatan (PD). “Honor mereka (PD) Rp3.500.000 perbulannya. Angka itu cukup ideal, tapi sayangnya hanya untuk PD bukan PLD,” ujarnya.

    Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan upah TA, maka upah PLD sangat jauh berbeda. “Honor mereka hampir diatas Rp6 juta per bulannya”, tambahnya.

    Meski honor PLD berada paling bawah, bukan berarti pekerjaan mereka ringan. Seorang PLD lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung, mengatakan, pekerjaan PLD cukup riskan. Sebab, mereka bersinggungan langsung dengan desa yang terkadang juga memiliki konflik internal.

    “Rewangi mumet, sik bahagia desanya, apik rak dipuji, elek dicaci maki, ikulah resiko PLD”, (Dibantu sampai pusing, yang bahagia desanya, kerja bagus tidak dipuji, jelek dicaci maki, itulah risiko PLD),” keluhnya.

    Bahkan, menurutnya, ada oknum PD yang melakukan permainan nakal. “Kami menyebutnya dengan istilah ‘menjahit’,” ungkapnya.

    Maksudnya, jelas dia, PD menerima jasa pembuatan beberapa proposal maupun SPJ (Surat PertanggungJawaban) sebuah desa, kemudian mendapatkan bayaran yang cukup besar dari pemerintah desa. Tapi pada penyelesaian konflik desa dan pengumpulan data, semuanya dilemparkan ke PLD.

    “Walaupun satu korps yang sama, pemerataan kerja dan pendapatan yang jauh berbeda menjadi momok yang mengerikan,” ujarnya kesal. (Indah)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Berita Terkait