28.9 C
Jakarta
Senin, 19 Oktober 2020
Beranda Aspirasi Gaji Pendamping Lokal Desa Jauh di Bawah UMK

Gaji Pendamping Lokal Desa Jauh di Bawah UMK

Rekomendasi

Lainnya

    UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

    Jakarta, desapedia.id - Pengesahan Rancangan Undang–Undang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang telah memiliki banyak catatan. Namun demikian, Pemerintah tetap memandang...

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Tingkatkan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Desa, Digides Beri Layanan Gratis 

    Jakarta, desapedia.id – Digides atau Digital Desa dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi desapedia.id pada Selasa (13/10), menjelaskan, desa ...

    Pendamping Desa merupakan tenaga kerja yang bertugas di beberapa lini pemerintahan desa. Di tingkat provinsi dan kabupaten dikenal dengan sebutan ‘tenaga ahli’ (TA). Sedangkan di kecamatan dikenal dengan ‘pendamping desa’ (PD), dan di tingkat desa dinamakan ‘pendamping lokal desa’ (PLD).

    Sebelum lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Istilah ‘Pendamping Desa’ di semua tingkatan wilayah tersebut, dikenal dengan fasilitator PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan.

    Jika merujuk Pasal 129, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tugas ‘pendamping lokal desa’ (PLD) yakni mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal.

    Lalu, berapa besar honor yang diterima seorang PLD per bulannya? Seorang PLD di wilayah Kabupaten Demak mengungkapkan, gaji pokok yang diterimanya hanya sebesar Rp1.700.000. “Beda jauh dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Demak yang mencapai Rp2.300.000,” ucap PLD yang enggan disebutkan namanya itu.

    Terlebih lagi jika harus membandingkan dengan honor yang diterima pendamping desa tingkat kecamatan (PD). “Honor mereka (PD) Rp3.500.000 perbulannya. Angka itu cukup ideal, tapi sayangnya hanya untuk PD bukan PLD,” ujarnya.

    Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan upah TA, maka upah PLD sangat jauh berbeda. “Honor mereka hampir diatas Rp6 juta per bulannya”, tambahnya.

    Meski honor PLD berada paling bawah, bukan berarti pekerjaan mereka ringan. Seorang PLD lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung, mengatakan, pekerjaan PLD cukup riskan. Sebab, mereka bersinggungan langsung dengan desa yang terkadang juga memiliki konflik internal.

    “Rewangi mumet, sik bahagia desanya, apik rak dipuji, elek dicaci maki, ikulah resiko PLD”, (Dibantu sampai pusing, yang bahagia desanya, kerja bagus tidak dipuji, jelek dicaci maki, itulah risiko PLD),” keluhnya.

    Bahkan, menurutnya, ada oknum PD yang melakukan permainan nakal. “Kami menyebutnya dengan istilah ‘menjahit’,” ungkapnya.

    Maksudnya, jelas dia, PD menerima jasa pembuatan beberapa proposal maupun SPJ (Surat PertanggungJawaban) sebuah desa, kemudian mendapatkan bayaran yang cukup besar dari pemerintah desa. Tapi pada penyelesaian konflik desa dan pengumpulan data, semuanya dilemparkan ke PLD.

    “Walaupun satu korps yang sama, pemerataan kerja dan pendapatan yang jauh berbeda menjadi momok yang mengerikan,” ujarnya kesal. (Indah)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi...

    Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU...

    Ini Rekomendasi UCLG ASPAC untuk Memperkuat Pelaksanaan SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government wilayah Asia Pasifik (UCLG ASPAC), Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi yang hadir sebagai narasumber pada...

    UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

    Jakarta, desapedia.id - Pengesahan Rancangan Undang–Undang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang telah memiliki banyak catatan. Namun demikian, Pemerintah tetap memandang pemberlakukan UU Cipta Kerja ini...

    Kemensos Bantu Anak Penyintas Disabilitas Ganda di Desa Lubangbuaya

    Bekasi, desapedia.id - Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyerahkan bantuan kepada Zayyan Faiq Ubaidillah (5), seorang penyintas disabilitas ganda yang disebabkan rubella...

    Berita Terkait