28.1 C
Jakarta
Kamis, 9 Juli 2020
Beranda Opini Gagasan Baru Menuju Normal

Gagasan Baru Menuju Normal

Masalah Covid-19 masih mendominasi isu nasional, namun masyarakat kerap mengabaikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang

Eka Saputra
Eka Saputra
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras Jokowi Kepada Para Menteri dalam Menangani Covid-19

    Presiden Joko Widodo menegur keras kinerja kabinetnya dalam menangani pandemik COVID-19. Teguran itu diikuti dengan ancaman reshuffle dan pembubaran lembaga. Pada...

    Awas! Miskalkulasi Untung Rugi Atas Nama Kemudahan Investasi

    Inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang merupakan carry over...

    Dampak covid mulai saat ini hingga yang akan datang masih menyimpan banyak misteri, bamyak kasus mulai dari desa hingga perkotaan terjadinya sangat dinamis dan mengerikan, sehingga Pemerintah Pusat melalui beberapa instansi yang tergabung dalam satuan tugas gugus penanganan covid acap kali membuat kebijakan yang berubah-ubah.

    Hal tersebut menandakan betapa sulitnya membuat kepastian kebijakan, sudah berapa kali sejak wabah melanda negeri kita terdapat kebijakan yang tidak sinkron antara lembaga satu dengan yang lain. Bahkan terkadi dikotomi kebijakan sehingga dimanfaatkan fihak-fihak tertentu kemudian dikapitalisasi secara politis serta dibenturkan satu sama lainya.

    Seakan-akan Indonesia sudah miskin keteladanan, tidak ada seorangpun yang bisa jadi panutan dan bahkan cenderung menggunakan dampak covid ini sebagai panggung pencitraan dari para pembuat kebijakan. Tidak kita sadari bahwa ancaman stabilitas khususnya pangan dan ekonomi jika tidak segera diantisipasi akan merembet ke masalah sosial, budaya dan lain sebagainya dan nampaknya masalah tersebut sudah menghadang kehidupan yang akan datang.

    Ketahanan pangan dan Ekonomi

    Belajar dari kasus-kasus wabah sebelumnya semisal Ebola, SARS dan MERS memang dampaknya tidak sehebat covid, covid mengubah segalanya disadari atau tidak ancaman keberlangsungan kehidupan umat manusia mendapat ancaman yang serius.

    Namun kehidupan harus tetap berjalan dan bertahan, untuk itu suplay bahan pokok harus terjaga stabil, pertumbuhan ekonomi juga harus digenjot.

    Mulai saat ini seluruh Kementerian dan Lembaga harus berfikir keras menjaga stabilitas pangan dan pertumbuhan ekonomi kita.

    Khususnya kementerian Pertanian harus mempunyai skema strategis untuk mengatisipasi stabilitas pangan, namun hingga saat ini belum terdengar kebijakan yang progresif dari kementerian tesebut untuk para petani, bahkan para petani dan peternak di daeah pada mengeluh akan anjloknya harga-harga komoditas dipasaran.

    Berfikir dari hal yang sederhana lebih dahulu yaitu bagaimana membuat kebijakan stabilitas bahan pokok jauh lebih penting karena kita sudah tidak bisa mengamdalkan impor terus menerus. Keuangan negara semakin rapuh dan negara pensuplay bahan pokok juga mempunyai masalah yang sama dengan kita.

    Masalah perut akan menjadi panjang jika tidak segera diatasi, ini menandakan masalah soisial akan segera terjadi jika pemerintah lengah mengantisipasi. Pemerintah harus bisa menjamin dua hal laslah pangan, pertama suplay dan kedua harga yang terjangkau.

    Saat ini harga bawang merah sudah mencapai kisaran Rp. 45.000,- per kg, tidak menutup kemungkinan harga-harga komoditas pokok akan ikut naik. Masyarakat akan menjerit, percumah saja mendapat bantuan tunai Rp. 600.000,- namun harga-harga kebutuhan ikut naik.

    Saat ini keselamatan warga masyarakta adalah prioritas untuk itu ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah mengemban amanah untuk mwnsejahterakan masyarakat.

    Putus Asa

    Pemerintah mulai dari pusat hingga Desa saat ini betul-betul mendapat ujian yang serius, namun tidak boleh putus putus asa, tagar  Indoneaia terserah  harus kita ubah menjadi Indonesia yang lebih baik, apapun nama tagarnya berikan kalimat penyemangat.

    Total Herd Immunity bukan solusi yang bijaksana, kiranya membentuk keteladanan adalah cara yang seserhana namun efektif. Berikan contoh-contoh yang manusiawi dan bijakasana untuk menyongsong New Normal, bukan sekedar memasang portal dimana-mana yang berujung provokasi dan demonstrasi.

    Saat ini yang dibutuhkan adalah keteladan yang menyejukan suasana.

    Kita dorong para petani dan peternak untuk tetap berkarya, jangan biarkan mereka putus asa dan kesakitan sehingga produktifitas mereka anjlok. Bangsa ini akan kuat salah satu faktornya adalah apabila sudah bisa berswasembada pangan. Barangkali Bapak Presiden tidak perlu gengsi mengubah visi dan misinya dalam rangka mengamankan rakyatnya dari serangan covid.

    Kalau semula mengedepankan milenial, industri 4.0 dan bahkan 5.0 society maka sekarang sebaiknya kembali ke desa dengan memperkuat ketahanan pangan. Bukankan Nawa Cita ke 3 Bapak Presiden dimulai dari desa?

    Perkuat sektor pertanian dan peternakan yang hampir 80% ada di pedesaan, kita kembali bercocok tanam dan berternak secara massive, kita modernisasi pertanian dan peternakan.

    Semoga dengan kesigapan pemerintah untuk mengantisipasi dampak wabah ini akan menjadi kenyataan dan Indonesia tetap kuat untuk kehidupan yang baru dimasa yang akan datang. ***

    Eka Saputra
    Eka Saputra
    Mahasiswa Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    68,079
    Kasus Positif

    Terpopuler

    RUU HIP dan Monopoli Legislasi Satu Kamar

    Kisruh pembentukan undang-undang  di DPR akibat penyusunan RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) masih terus berlanjut. Sejumlah substansi kontroversial berpotensi mengubah...

    Dana Desa Harus Dipertahankan

    Beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, lantaran diketahui...

    Akhir Bulan April Covid-19 Berakhir

    Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di...

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup kecil, bahkan sampai lingkup yang...

    Menyoal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat

    Beberapa waktu yang lalu, isu politis muncul di media sosial, menyoal ketentuan dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang mengatur bahwa Mendagri dapat...

    Berita Terkait