30 C
Jakarta
Sabtu, 23 Oktober 2021
BerandaDesaForum BPD Setu Gelar Rakor untuk Samakan Persepsi

Forum BPD Setu Gelar Rakor untuk Samakan Persepsi

Rekomendasi

Lainnya

    Bekasi, desapedia.id – Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Setu menggelar rapat koordinasi di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/3/2019).

    Acara ini diikuti Ketua Forum BPD Kecamatan Setu Eras Rasyid, Sekretaris Kecamatan Setu Sukarmawan, Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi Zuli Zulkifli, dan seluruh anggota BPD dari 11 desa di Kecamatan Setu.

    “Anggota BPD se-Kecamatan Setu berjumlah 99 orang, dan Rakor ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh anggota BPD sehingga perannya dapat maksimal membangun desanya masing-masing,” kata Eras Rasyid, Ketua Forum BPD Kecamatan Setu.

    Eras menambahkan, anggota BPD harus dapat bersinergi terhadap pemerintah desa maupun kecamatan. “Jangan BPD tidak sinkron dengan kepala desa, tapi memang harus proporsional,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan, Kecamatan Setu merupakan paru-paru Kabupaten Bekasi. Karena itu, anggota BPD-nya harus memiliki pengetahuan yang luas untuk membangun desanya. “Tahun ini kita akan adakan Bimtek (bimbingan teknis) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota BPD,” ucapnya.

    Sementara itu, Sukarmawan, Sekretaris Kecamatan Setu, berharap, forum BPD ini dapat menjadi wasilah (perantara) untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota BPD. “Selain itu, Forum BPD juga dapat menjadi wadah evaluasi dan intropeksi,” ujarnya.

    Sukarmawan juga berharap, forum tersebut memiliki program kerja selama 5 tahun ke depan. “Setiap anggota harus memiliki gagasan dan ide terkait program kerja ke depan. Jangan hanya tukcing alias dibentuk terus cicing (diam),” ucapnya.

    Adapun Zuli Zulkifli, Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi yang menjadi narasumber dalam acara Rakor tersebut, membagikan ilmu dan pengalamannya terkait persoalan BPD.

    Zuli mengungkapkan, Forum BPD Kabupaten Bekasi telah memberi warna pada Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    “Kami yang datang langsung ke senayan (DPR RI) untuk memberikan masukan saat UU Desa masih dalan bentuk RUU. Salah satu masukannya yaitu soal jumlah anggota BPD yang terdiri dari 5, 7, dan 9 orang. Kalau kami tidak kesana, mungkin anggota BPD saat ini maksimalnya hanya berjumlah 5 orang,” kata Zuli.

    Dia juga menjelaskan banyak hal tentang fungsi, wewenang, serta hak anggota BPD. Dia memaparkan, BPD memiliki fungsi yang sangat strategis. “Pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi mayarakat Desa. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa,” jelasnya.

    Sedangkan untuk haknya, lanjut Zuli, BPD berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat,
    dan memperoleh tunjangan.

    BPD juga memiliki wewenang untuk membahas peraturan desa dengan kepala desa, melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia Pilkades, menggali dan menampung aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD.

    Zuli juga mengungkapkan, anggota BPD wajib melaporkan kinerjanya kepada bupati melalui camat. “Kalau BPD sudah kerja dengan baik, maka kita tidak perlu lagi kejaksaan, LSM, media, atau lainnya untuk mengawasi kepala desa,” ujarnya. (Nur Pulo)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    4,238,594
    Kasus Positif
    Updated on 23 October 2021 - 11:17 WIB 11:17 WIB

    Indeks Berita

    Dikelola BUMDes, Wamendes Budi Arie Resmikan Wisata Situ Lebak...

    Bogor, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi meresmikan Wisata Situ Lebak Wangi...

    Berita Terkait