30.2 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Nasional FITRA: Korupsi Terjadi Karena Pengawasan Dana Desa Masih Sebatas...

FITRA: Korupsi Terjadi Karena Pengawasan Dana Desa Masih Sebatas Administratif dan Hukum

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari...

    Jakarta, desapedia.id – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember lalu menjadi momentum bagi semua pihak untuk menyoroti terjadinya praktek korupsi dalam penggunaan Dana Desa. Alih – alih menggunakan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dana Desa justru lebih banyak diselewengkan oleh Kepala Desa dan aparatur pemerintah desa untuk kepentingan pribadinya.

    Dalam wawancaranya dengan desapedia.id, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA),  Badi’ul Hadi mengungkapkan korupsi Dana Desa kerap merajalela lantaran masih lemahnya komitmen yang di miliki oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut banyak disalahgunakan.

    Selain itu, lanjut Badi’ul, dari aspek pengawasan, selama ini pengawasan Dana Desa lebih menggunakan pendekatan administratif dan hukum semata seperti yang dilakukan oleh inspektorat, kepolisian, kejaksaan, KPK dan Aparatur Penegak Hukum (APH) lainnya.

    “Ini menciderai semangat UU Desa”, tegasnya.

    Badi’ul menambahkan, Pemerintah harusnya lebih mengoptimalkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan Dana Desa, karena dengan aktifnya masyarakat dalam pengawasan maka penyelewengan Anggaran desa dapat diminimalisir.

    Menurutnya, Pemerintah juga harus lebih serius memperkuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga internal yang memiliki fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa sebagaimana semangat UU Desa selama ini.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Berita Terkait