25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Opini Fenomena Kerajaan Fiktif versus Daerah Otonomi Baru (DOB)

Fenomena Kerajaan Fiktif versus Daerah Otonomi Baru (DOB)

Hendra Nurdin
Hendra Nurdin
Ketua DOB Kota Panton Labu, Aceh

Rekomendasi

Lainnya

    Penggunaan Google Classroom dalam Pembelajaran Online

    Tidak ada seorang pun yang menduga dan mampu memprediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 di seluruh negara....

    UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke Depan

    Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya,...

    Debat Ideologi dan Perspektif tentang Desa

    Dalam banyak literatur dan praktik wacana, desa mempunyai banyak definisi, yang tampak netral dan obyektif. Para ahli geografi dan tata...

    Fenomena lahirnya kerajaan – kerajaan fiktif dalam beberapa bulan lalu adalah sebuah romantisme, juga keinginan sebagai sebuah sensasi semata. Tentu keinginan ini tidak terlepas dari motif ekonomi bagi mereka para pendirinya.

    Keinginan ini juga sebagai usaha mereka untuk mewujudkan sebuah kerajaan di era sekarang, sebagai akibat gagalnya demokrasi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Salah satu solusi terbaik saat ini menurut hemat kami adalah dengan membuka kembali Pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai perwujudan eksistensi daerah – daerah dalam memanage wilayahnya. Dengan DOB dibuka kembali oleh Pemerintah Pusat, maka potensi keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah dapat terjawab sesegera mungkin.

    Saat ini kami di Aceh Utara wilayah ujung timur 5 (lima) kecamatan sedang mengawal tahapan akhir administratif Proposal Pembentukan DOB Kota Panton Labu.

    Rekomendasi atau izin – izin dari daerah sudah selesai semua, termasuk rekom dari Pemerintah Aceh. Saat ini hanya menunggu persetujuan akhir dari Pemerintah RI di Jakarta sebagai decision makernya.

    Walaupun kawasan kami tidak adanya gagasan kerajaan atau empire seperti daerah lainnya, kami berkeputusan dengan DOB Daerah pasti mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dan solusi akhir mengerjar ketertinggalan Pembangunan dari daerah lainnya di Indonesia.

    (***)

    Hendra Nurdin
    Hendra Nurdin
    Ketua DOB Kota Panton Labu, Aceh

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Terpopuler

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam...

    Komunitas Malinau Milenial Mandiri (M3) Siap Mendongkrak Literasi ...

    Penulis : Lisa, Pegiat Literasi Kalimantan Utara, Tinggal di Tarakan Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan...

    Wabah Dan Kepala Daerah

    Pandemi Covid 19 telah melanda 215 negara, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri wabah ini telah berjangkit di semua provinsi (34) dan hampir 90...

    UU Desa untuk Kedaulatan Desa ?

    Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memuat konsep-konsep baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara...

    4 Masalah Struktural Pengelolaan Persampahan

    Saat ini, Indonesia masih berada di urutan ke-2 di dunia setelah China, dalam hal kebocoran plastik di lautan. Nominasi ini telah menjadi penentu utama...

    Berita Terkait