31.6 C
Jakarta
Sabtu, 4 Juli 2020
Beranda Parlemen Fahira Idris: RUU Pemerataan Pembangunan Daerah Ini DPD Banget...

Fahira Idris: RUU Pemerataan Pembangunan Daerah Ini DPD Banget Lho!

Rekomendasi

Lainnya

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    Akhmad Muqowam: Budaya Politik yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas

    Jakarta, desapedia.id - Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang...

    Ketua Komite I DPD RI: Jangan Pangkas Dana Desa, Alihkan Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Penanganan Covid-19

    Jakarta, desapedia.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid-19, melakukan kerja-kerja...

    Ternate, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerataan Pembangunan Daerah secara serentak di 4 provinsi, Selasa (2/10/2018).

    Keempat provinsi itu antara lain di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Bandar Lampung, Provinsi Lampung; Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan Sorong, Provinsi Papua Barat.

    Di Ternate, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris hadir mewakili pimpinan Komite I DPD RI. Dalam sambutannya, anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta ini, mengatakan, inisiasi DPD dalam mendorong lahirnya RUU Pemerataan Pembangunan Daerah dilatarbelakangi atas keprihatinan DPD terhadap fenomena masih senjangnya pembangunan antar daerah dan juga masih jauhnya harapan untuk pencapaian kesejahteraan, terutama bagi masyarakat daerah.

    “Padahal pembukaan UUD 1945 secara jelas memandatkan bahwa tujuan bernegara yang ingin dicapai para pendiri bangsa adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun sayangnya, hingga 73 tahun Indonesia merdeka, cita-cita para pendiri bangsa tersebut masih jauh panggang dari api,” ujar Fahira.

    Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2016, capaian indeks pembangunan manusia Indonesia masih belum menggembirakan. Yaitu, pada urutan ke 113 dari 188 negara yang disurvei.

    Fahira menilai, dilihat dari indeks gini yang mencerminkan tingkat kesenjangan, meskipun relatif membaik yaitu 0,394 tahun 2016 dari 0,41 pada tahun 2015, namun masih menggambarkan potret nyata bahwa kue pembangunan belum dapat dinikmati mayoritas rakyat Indonesia.

    Menurutnya, agar masalah ketimpangan tersebut dapat dikurangi secara bertahap dan sistematis, maka dalam pandangan DPD RI diperlukan adanya kebijakan melalui undang-undang. Adanya payung hukum akan memberikan arah  yang jelas dan tegas bagi pemerintah untuk bertindak secara sistematik dan terukur untuk melahirkan program kerja yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, dan sekaligus juga mengurangi ketimpangan masyarakat.

    “Jadi RUU Pemerataan Pembangunan Daerah ini DPD banget lho!” ujar Fahira.

    Menurutnya, pemerataan pembangunan daerah yang dimaksud dalam RUU ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah timpang melalui pengelolaan pembangunan khusus. Tujuan lainnya yaitu untuk mengatasi ketimpangan pembangunan melalui pemerataan pembangunan daerah, dan mewujudkan sinergi pengelolaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

    Upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan dengan mengatur ketentuan dalam UU yang meliputi pengaturan tentang sasaran pemerataan pembangunan daerah, pengukuran dan penetapan daerah timpang, pemetaan penyebab daerah timpang, strategi pemerataan pembangunan daerah, serta pembinaan dan pengawasan dan pelaporan.

    Adapun sasaran pemerataan pembangunan daerah, lanjut Fahira, meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Secara umum, upaya untuk melakukan pemerataan diawali dengan pengukuran dengan menggunakan parameter IPM dan penetapan daerah timpang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

    “Selanjutnya, pemerintah melakukan pemetaan untuk mencari penyebab ketimpangan. Hasil pemetaan ini akan digunakan oleh pemerintah pusat melakukan intervensi dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan,” terangnya.

    Tak hanya itu, pemerintah daerah baik kabupaten/kota juga melakukan pemetaan penyebab ketimpangan untuk tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

    “Konstruksi RUU ini memberikan langkah-langkah strategis pemerintah daerah, sekaligus memberikan insentif bagi daerah yang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan sebaliknya, adanya disinsentif (denda) bagi daerah yang tidak berhasil dalam pencapaian pembangunan daerah,” pungkas Fahira. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    60,695
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar...

    Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference. Dalam...

    Raker dengan Komite I, Menkominfo Ajak DPD RI Ikut...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual meeting dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny...

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum...

    Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini...

    Berita Terkait