28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Desa Efektifkah Pengawasan Anggaran yang Dikelola Pemerintah Desa?

Efektifkah Pengawasan Anggaran yang Dikelola Pemerintah Desa?

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran yang dikelola Pemerintah desa dari tahun ke tahun jumlahnya kian fantastis.

    Selain menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga menerima kucuran dana dari pemerintah provinsi atau lebih dikenal dengan Banprov (Bantuan Provinsi).

    Tak hanya itu, pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga ditunjang dari Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat sejak 2015 lalu. Karena itu, tak heran kini pemerintah desa bisa mengelola uang miliaran rupiah per tahunnya.

    Sejatinya, dana-dana itu dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Baik itu untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Tapi mirisnya justru korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah desa–kepala desa dan perangkatnya–semakin masif.

    Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat mencatat, aparatur pemerintah desa menempati urutan ketiga pelaku korupsi terbanyak pada tahun 2018, setelah pihak swasta (kedua), dan pegawai pemerintah daerah (pertama).

    Jika sudah demikian sepertinya peran pengawas kinerja pemerintah desa memang patut dipertanyakan.

    Sudir Santoso, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persaudaraan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), mengatakan, efektifitas Wasmas (pengawasan masyarakat) akan lebih ampuh jika dibanding Waskat (pengawasan melekat) oleh pejabat terhadap penggunaan Dana Desa.

    “Agar masyarakat bisa atau mampu mengawasi Dana Desa maka papan pengumuman atas penerimaan dan penggunaan DD dan ADD (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ) mutlak dan wajib di pasang oleh pemerintah desa setempat disetiap tahun anggaran berjalan,” ujar Sudir kepada Desapedia.id, Minggu (9/6/2019).

    Hal senada juga pernah diungkapkan Halilul Khairi, Staf Pengajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Ketua Departemen Pengkajian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

    Menurut Halilul, pengawasan yang dilakukan Inspektorat pemerintah daerah kepada pemerintahan desa tidak akan berjalan efektif.

    “Inspektorat pemda mustahil efektif, karena mengawasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang puluhan aja kewalahan, apalagi ditambah desa yang [jumlahnya] ratusan,” kata Halilul kepada Desapedia.id.

    Dari kacamata Halilul, pengawasan pemerintahan desa yang paling efektif itu dengan melibatkan masyarakat (direct social control). “Dengan pengawasan sosial tidak ada kongkalikong,” tegasnya.

    Ada beberapa syarat pengawasan sosial kontrol bisa efektif. Pertama, ada ruang yang terbuka bagi warga untuk mengakses secara langsung terhadap penggunaan dana (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, atau lainnya). Dan hal itu perlu ada regulasi yang memaksa.

    Kedua, perlu ada mekanisme komplain kepada pemerintah desa.

    Ketiga, perlu ada over rule mecanism (aturan mekanisme ) jika komplain tidak ditanggapi oleh pemerintah desa. “Di sini baru inspektorat [pemda] bekerja,” ucapnya.

    Halilul menambahkan, untuk tingkat desa, pengawasan langsung dari masyarakat masih efektif karena komunitasnya masih kecil dan proyeknya masih sederhana dan tidak komplek. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait