28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Dua Kali Gelar Rapat, Pemerintah Belum Siap Respon RUU...

Dua Kali Gelar Rapat, Pemerintah Belum Siap Respon RUU Daerah Kepulauan

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP) bersama DPD RI dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018). RDP ini diagendakan untuk mendengarkan masukan atau pandangan Pemerintah terhadap RUU Daerah Kepulauan.

    Sebelumnya, pembahasan RUU Daerah Kepulauan juga telah dilakukan dalam rapat kerja (Raker) pada Senin (8/10/2018) lalu.

    Meski rapat itu sudah dilaksanakan dua kali, tapi sama seperti sebelumnya, Pemerintah tetap menyatakan belum siap merespon RUU Daerah Kepulauan inisiatif Komite I DPD RI ini.

    Melalui juru bicaranya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati menyampaikan permohonan maaf dikarenakan sampai saat ini Pemerintah masih melakukan konsolidasi internal ditingkat Kementerian. “Karena itu, pemerintah belum dapat memberikan pendapat atau masukan berkaitan dengan RUU Daerah Kepulauan tersebut,” terang Diah.

    Sikap Pemerintah ini sama seperti ketika Raker pertama yang digelar Senin lalu. Ketika itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono meminta waktu kepada Pansus untuk melakukan Konsolidasi Internal yang diharapkan selesai pada saat pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) tanggal 26 Oktober mendatang.

    Menanggapi ketidaksiapan Pemerintah tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam menegaskan dan mengingatkan kepada Pemerintah untuk secepat mungkin menghasilkan keputusan yang bulat dalam konsolidasi internal tersebut.

    “Kami minta Pemerintah menyelesaikan selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2018 sudah final keputusannya,” tegas Muqowam.

    Senada dengan Muqowam, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi mengatakan, “Kami berpikir positif saja karena Pemerintah memang perlu mendalami RUU Daerah Kepulauan ini.”

    RDP yang berlangsung terbuka untuk umum ini dipimpin oleh Ketua Pansus Edison Betaubun dari Fraksi Partai Golkar. Hadir dari DPD RI, Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, dan anggota Komite I Syafrudin Atasoge. Hadir juga dari Pemerintah, yaitu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    RDP yang hanya berlangsung 20 menit ini rencananya akan dilanjutkan dengan agenda pembahasan DIM pada 26 Oktober 2018. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait