32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa DPOD Pimpinan Wapres Ma'ruf Amin Diminta Ikut Usut Tuntas...

DPOD Pimpinan Wapres Ma’ruf Amin Diminta Ikut Usut Tuntas Desa Fiktif

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Rawan Politik Uang, Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Pilkades

    Palangkaraya, desapedia.id – Program keuangan desa menjadi yang terbaik diantara 6 rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi. Bukan hanya itu...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

     

    Jakarta, desapedia.id – Kabar keberadaan desa fiktif yang mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat semakin ramai diperbincangkan.

    Waki Presiden RI, K.H. Mar’uf Amin bahkan meminta kementerian dan kepolisian segera mengusut temuan desa fiktif terkait penyaluran dana desa. Selain itu, mantan Ketua Umum MUI ini juga meminta agar kedepannya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) harus terus memperbaharui data jumlah desa secara riil sebagai pedoman penyaluran dana desa.

    Menanggapi pernyataan Wapres Ma’ruf Amin tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI), Iwan Sulaiman Soelasno memberikan apresiasi dan tanggapan positifnya atas respon Wapres Ma’ruf Amin.

    Menurut Iwan, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dijabat secara ex officio oleh Wapres Ma’ruf Amin, sejatinya DPOD ikut ambil bagian dalam mengusut tuntas desa fiktif tersebut.

    Iwan menambahkan, hal ini perlu dilakukan oleh DPOD pimpinan Wapres Ma’ruf Amin mengingat pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2015 tentang DPOD salah satu tugas DPOD adalah dapat memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan Dana Desa.

    Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) merupakan amanat dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wakil Presiden adalah ex officio Ketua DPOD, sedangkan Menteri Dalam Negeri sebagai Sekretaris, dan menteri – menteri terkait sebagai anggota.

    “Pak Wapres harus memanggil para menteri yang ada di DPOD, terutama Mendagri, Mendes dan Menkeu. Saya pikir benar soal jumlah desa harus dipastikan bersama, karena menurut data rincian dana desa tahun 2020 disebutkan jumlah desa 74.954. ini perlu dicek lagi di lapangan”, tegas Iwan.   (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Sosialisasi Cegah Corona, Pemdes Cijengkol Woro-woro Jelajahi Perkampungan

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cijengkol bersama stakeholder terkait melaksanakan woro-woro (imbauan) atau sosialisasi pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan berkeliling menggunakan mobil yang...

    Berita Terkait