31.1 C
Jakarta
Jumat, 3 Juli 2020
Beranda Desa DPN PPDI Usulkan Kriteria Mendes PDTT di Kabinet Baru...

DPN PPDI Usulkan Kriteria Mendes PDTT di Kabinet Baru Jokowi

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) memberikan pandangan terkait kriteria Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang akan duduk di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono mengatakan, salah satu kriteria yang harus dimiliki Mendes PDTT mendatang adalah dapat terus menjaga kedaulatan desa dalam bingkai NKRI. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) harus terus terjaga dalam pembangunan desa.

    “Mendes PDTT yang akan datang juga harus mampu bersinergi dengan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dalam membangun sistem pemerintahan desa. Salah satunya yaitu kepala desa sebagai jabatan politik melalui proses pilkades (pemilihan kepala desa) dengan masa jabatan enam tahun, dan perangkat desa adalah profesi melalui tes dengan dapat diberhentikan diusia enam puluh tahun,” kata Widhi kepada desapedia.id, di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

    Lebih lanjut dia mengatakan, sistem pemerintahan desa yang kuat akan menjadi poros utama pembangunan desa. Karena itu, Mendes PDTT harus proaktif mengawal UU Desa terutama saat ini banyak perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa sebelum masa akhir jabatannya, dan jabatan itu hendaknya dapat segera dikembalikan.

    “Kita ingin amanat UU Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dipahami oleh seluruh kepala desa di negeri ini. Sehingga, perangkat desa sebagai unsur sistem pemerintahan desa terproteksi sebagai sebuah sistem yang permanen sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa seperti bongkar pasang kabinet,” paparnya.

    Dari kacamata Widhi, keberadaan Mendes PDTT sebagai bagian penting dalam memperkokoh NKRI melalui pembangunan desa. Maka Mendes PDTT sudah seharusnya pasang badan menghentikan pemberhentian perangkat desa, sekaligus mengembalikan jabatan perangkat desa yang diberhentikan dengan mekanisme yang tidak sesuai amanat UU Desa maupun peraturan pemerintah, dan memproteksi sistem penyelenggaraan pemerintahan desa.

    “Selanjutnya dalam menyusun program pembangunan desa, Mendes PDTT harus lebih aktif membangun komunikasi dengan desa dan lebih mengutamakan keberadaan kepala desa dan perangkat desa,” tandas Widhi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    59,394
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas...

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni di Desa Ciledug, Kecamatan Setu,...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    Berita Terkait