30.1 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Desa DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710 Pasien Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Langgar PPKM Darurat, Kades Ini Didenda Rp 48 Ribu

    Banyuwangi, desapedia.id – Bertempat di Kantor Desa, Kepala Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Asmuni menggelar hajatan resepsi pernikahan...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilakukan Komite I dan kajian yang dilakukan maka dirumuskan 9 pokok perubahan UU Desa.

    Di antaranya yaitu terkait Kewenangan Desa, Kelembagaan Desa, Perangkat Desa, Keuangan Desa, Peraturan Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pembinaan Dan Pengawasan Desa oleh Pemerintah, Pengembangan Digitalisasi Desa dan Pembentukan Majelis Hakim Perdamaian Desa.

    Terkait itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (Ketum DPN PPDI) Widhi Hartono mengatakan, pihaknya tetap bersikap manolak jika perubahan UU Desa masih seperti RUU yang di uji sahihkan.

    “Tetapi jika 9 pokok perubahan UU Desa itu bersifat menguatkan, kami akan mendukungnya. Untuk itu kami sangat ingin DPD RI terbuka soal RUU pasca uji sahih yang rencananya akan di selesaikan pada masa sidang mendatang,” kata Widhi kepada desapedia.id, belum lama ini.

    Dia memaparkan, untuk rumusan 9 pokok perubahan UU Desa, DPN PPDI mengusulkan sebagai berikut.

    Pertama, terkait kewenangan desa, maka UU Desa mendatang harus menguatkan posisi desa lebih mandiri dalam menentukan arah pembungunan di segala bidang dan tidak terintervensi dari supra desa dalam kemasan sinergisitas.

    Kedua, untuk kelembagaan desa maka harus memberikan kepastian peran lembaga dalam pembangunan desa.

    Ketiga, terkait perangkat desa maka harus menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintah desa. Yang dimaksud perangkat desa itu antara lain sekretariat yang membawahi beberapa kepala urusan, kepala dusun yang disesuaikan dengan jumlah dusun sebagai azaz rekoqnisi (asal usul), serta pelaksana teknis.

    “Selanjutnya UU Desa juga harus memastikan hak hak perangkat desa. Di antaranya, kepastian masa jabatan perangkat desa 60 (enam puluh tahun) dan status perangkat desa sebagai sebuah profesi. Selanjutnya kepastian gaji dari APBN dengan pedoman masa kerja perangkat desa (masa kerja 0-5) setara golongan 2a 5 tahun ke atas setara 3a sesuai masa kerja, kepastian tunjangan dan purnatugas,” ujarnya.

    Keempat, terkait keuangan desa harus dipastikan Dana Desa 10 persen dari APBN langsung ke Kas Desa.

    Kelima, terkait peraturan desa harus memberikan keleluasan pembentukan produk-produk hukum dalam rangka otorisasi pembangunan kewilayahan desa.

    Keenam, pemilihan kepala desa harus memastikan masa jabatan kepala desa dan hak hak politiknya.

    Ketujuh, pembinaan dan pengawasan desa oleh pemerintah harus memastikan pembinaan bukan intervensi.

    Kedelapan, pengembangan pemberdayaan dan digitalisasi desa.

    “Terakhir, pembentukan Majelis Hakim Perdamaian Desa. Selama ini tentang kehakiman di desa lebih bijak kalau tidak di bentuk majelis dimaksud, karena kearifan lokal setiap persoalan selesai tanpa ekses,” tutup Widhi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 09:20 WIB 09:20 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Polres Bekasi Bersama Pemdes Mekarwangi Gelar Vaksinasi Covid-19

    Bekasi, desapedia.id - Demi mendukung percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi bersama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Mekarwangi menggelar kegiatan Vaksinasi Presisi yang...

    Tekan Penyebaran Covid-19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk...

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah menggunakan Dana Desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, Dana Desa...

    Karang Taruna Desa Cijengkol Salurkan Bantuan Sembako untuk Yatim,...

    Bekasi, desapedia.id - Karang Taruna Desa Cijengkol menyalurkan bantuan paket sembako kepada anak-anak yatim, dhuafa dan warga lanjut usia (lansia) yang berada di wilayah...

    Kurban Idul Adha, Majelis Taklim Darussalam Potong 4 Sapi...

    Bekasi, desapedia.id - Majelis Taklim Darussalam memotong hewan kurban sebanyak empat ekor sapi dan tiga ekor domba, di Majelis Taklim Darussalam, Desa Ciledug, Kabupaten...

    Berita Terkait