26.4 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Parlemen DPD RI Meminta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS

DPD RI Meminta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS

Rekomendasi

Lainnya

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Waka Komite I DPD RI Ungkap 4 Distorsi Kewenangan Desa dalam UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas...

    Jakarta, desapedia.id – Buka Sidang Paripurna Tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soroti kenaikan iuran BPJS.

    Hal tersebut diungkap dalam Sidang paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 6 januari 2020.

    Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terutama soal kenaikan iuran per 1 Januari 2020, DPD RI mengganggap kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena sangat memberatkan hampir sebagian besar masyarakat.

    Hampir seluruh laporan reses para Senator melaporkan perlunya ditinjau ulang kenaikan iuran BPJS karena sangat memberatkan masyarakat.

    Salah satunya Senator DKI Fahira Idris menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS bahkan hingga 100% untuk menutupi defisit sangat memberatkan. Keputusan ini menuai kritik dengan beban hidup yang ada saat ini.

    “Saya kira hampir semua hasil reses di daerah minta pemerintah pusat utuk mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, ini sangat memberatkan,” tegasnya.

    Senada dengan hal itu, Senator Jawa Timur Adilla Aziz menuntut BPJS untuk memperbaiki pelayananya, terutama menempatkan karyawan BPJS di Rumah-Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan administrasi secara langsung kepada peserta BPJS.

    “Kenaikan BPJS tidak hanya mengancam penurunan kesertaan BPJS, tapi juga mengancam kemampuan APBD daerah dalam pemenuhan pemberian bantuan iuran, saya kira seluruh daerah juga mengalami hal serupa,” tandasnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 01:57 WIB 01:57 WIB

    Indeks Berita

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala kadar, asal jadi dan hanya...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando...

    Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan...

    DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap...

    Jakarta, desapedia.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian...

    Berita Terkait