30.1 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Parlemen DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    Pimpinan Komite I DPD RI Targetkan Revisi Kedua UU Desa Selesai di Masa Sidang Mendatang  

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke–12 pada Jumat (16/7) di Kompleks...

    Pimpinan Komite I DPD RI Fernando Sinaga Apresiasi Kenaikan Realisasi Dana Desa 2020

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa secara hybrid pada Kamis...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen rancangan undang-undang. Hal ini disampaikan dalam rapat finalisasi RUU perubahan kedua UU No.6/2014 tentang Desa di Banten pada Senin (28/6) lalu.

    Fachrul Razi menjelaskan bahwa kehadiran BPD sangat di perlukan terutama dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa.

    “Karena dasar hukum BPD sudah cukup kuat dan akan sangat efektif dalam memajukan pembangunan di desa-desa,” ujar Senator asal Aceh tersebut.

    Fachrul Razi juga menjelaskan perlunya  tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD yang selama ini dirasa masih belum diakomodir.

    Untuk yang satu ini, Ketua Komite I DPD RI tersebut  berharap agar para anggota BPD lebih memiliki kewenangan yg representatif dengan anggaran yang ada, terutama dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dana desa.

    “BPD itu legislator atau senatornya di desa, jadi harus di perkuat kewenangannya dan kinerjanya. Tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD harus diperjuangkan nantinya dengan sumber anggaran berasal dari anggaran negara,” pungkas Fachrul Razi yang juga ketua Revisi RUU Desa di DPD RI.

    Terlepas dari itu, Komite I DPD RI tetap mengapresiasi langkah para anggota BPD yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal pembangunan desa.

    “Komitemen dari para anggota BPD kita mengapresiasinya, dan kita juga mengupayakan dalam revisi RUU Desa ini nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan semua elemem yang terlibat dalam memajukan desa,” tutur jebolan pascasarjana UI tersebut.

    Dengan begitu, para anggota BPD juga punya tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana desa. Sebagai informasi, dasar hukum BPD tertuang dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Dari dasar hukum itu, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 09:20 WIB 09:20 WIB

    Indeks Berita

    Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU...

    Jakarta, desapedia.id - Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar...

    Pimpinan Komite I DPD RI Fernando Sinaga Apresiasi Kenaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa secara hybrid pada Kamis (24/6) di Kompleks Parlemen, Senayan,...

    Marwan Jafar: Diperlukan Segera Lockdown Ala Indonesia

    Jakarta, desapedia.id - Sekurangnya dalam kurun selama sepekan terakhir ini, beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Jawa dilaporkan mengalami...

    Pimpinan Komite I DPD RI Minta Asosiasi Pemdes Dukung...

    Medan, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP...

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN,...

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra kembali melakukan...

    Berita Terkait