33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Parlemen DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap...

DPD RI Dorong Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Terhadap Bencana Banjir NTT

Rekomendasi

Lainnya

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan Aspirasi Warga dan Pemerintah Desa di Kaltara

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua...

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) untuk secara cepat memberikan perhatian dan bantuan terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang dilanda bencana badai, banjir dan tanah longsor.

    “Dengan bencana alam yang demikian kompleks ini, pemerintah tak perlu ragu untuk menetapkan status tanggap darurat bencana terhadap wilayah terdampak. Pilihan kebijakan darurat ini akan memungkinkan proses pemulihan secara efektif dan signifikan di tengah pandemi,” kata Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (05/04/2021).

    Dengan bencana alam yang justru terjadi dalam suasana pesta paskah ini, ungkap Senator muda asal Bengkulu ini, DPD RI menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT.

    “Kita bisa merasakan apa yang sedang saudara-saudara kami di NTT rasakan saat ini. Dari apa yang terjadi merupakan bencana nasional yang wajib kita prioritaskan untuk dipulihkan bersama secara cepat dan tepat,” jelasnya.

    Menurutnya hasil dari pantauan BMKG, karena cuaca ekstrem ini masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, maka proses tanggap darurat bencana melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat dan tepat pada saat kejadian bencana akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menangani dampak buruk yang ditimbulkan, baik masalah penanganan pasca evakuasi, kesehatan pengungsi maupun pemulihan psikologi masyarakat yang terdampak, khususnya anak-anak.

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim di Flores disebabkan oleh bibit siklon yang sudah terpantau sejak 2 April lalu. BMKG, sudah memberi peringatan akan adanya cuaca buruk sejak saat itu.

    “Kami harap sebagian besar sumber daya yang ada pada BNPB pusat, bisa segera dialihkan kepada kegiatan dan proses penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi di semua daerah di NTT,” tambah Sultan.

    Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi bencana banjir, tanah longsor dan badai di hampir semua daerah di wilayah NTT sejak Jum’at (02/04) kemarin akibat badai la nina dan cuaca ekstrem.

    Terkonfirmasi warga menjadi korban akibat tertimbun longsor, terlindas bangunan dan terbawa arus banjir telah menyebabkan bencana hidrometeorologi di Flores. menurut data terkahir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan menyebut setidaknya 41 orang tewas dalam bencana banjir bandang di Flores. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Indeks Berita

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6...

    Anggota DPD RI Asal NTT Ini Sebut BUMDes Belum...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola ala kadar, asal jadi dan hanya...

    Pidato di Sidang Paripurna DPD RI, Fernando Sinaga Sampaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando...

    Sidang Paripurna DPD RI Bahas Perkembangan Usulan RUU tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (9/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sepakat mengesahkan...

    Langkah Pencegahan KPK Belum Turunkan Tingkat Korupsi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin...

    Berita Terkait