29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Parlemen DPD RI dan Kementerian Keuangan Bersinergi dalam Implementasi Kebijakan...

DPD RI dan Kementerian Keuangan Bersinergi dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim Sampaikan Perkembangan Pencairan Dana Desa Per 7 September 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan bersepakat untuk saling bersinergi dalam implementasi kebijakan dana desa.

    Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat PPUU, Komplek Parlemen Senayan, Selasa, 14 Januari 2020. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta mengungkapkan Kementerian Keuangan mendukung fungsi pengawasan Komite IV DPD RI terhadap implementasi program kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

    Selain itu, Senator asal Maluku ini menjelaskan Komite IV DPD RI mendorong Kementerian Keuangan RI untuk meningkatkan pemahaman Kepala Desa tentang pengelolaan Dana Desa. “Melalui kegiatan sosialisasi di daerah sesuai program yang ada”, ujarnya.

    Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyatakan prioritas DPD RI ke depan adalah fokus ke daerah. “Salah satunya adalah tentang dana desa”, terangnya. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite IV, Alirman Sori mengungkapkan kasus dana desa yang terjadi di Indonesia hampir sama. “Perbedaannya hanya pada intensitasnya”, cetus senator asal Sumatera Barat ini.

    Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam paparannya menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan implementasi kebijakan. “Saat ini arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditujukan bagi perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi, dan mendorong belanja produktif”, paparnya.

    Untuk mendukung hal tersebut, Dirjen perimbangan keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti penyaluran dana desa ke depan dengan metode 40-40-20 . “Aturan baru penyaluran seperti disalurkan langsung ke desa. Dengan adanya surat kuasa kepada kami untuk menyalurkan langsung kepada kepala desa” jelasnya.

    Sedangkan bentuk sosialisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan akan berbeda dengan tahun sebelumnya. “ Ke depan, kami tidak lagi sosialisasi dengan mengumpulkan kepala daerah mengenai dana desa, tetapi dengan menemui petugas pendamping pelaksana yang benar-benar menangani permasalahan dana desa”, terangnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Senator...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021....

    Marwan Jafar Dorong RUU BUMDes Prioritas Prolegnas

    Jakarta, desapedia.id - Memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat mendesak di tengah kondisi pandemi Covid-19 maupun prospek ekonomi ke depan. Karena itu,...

    Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

    Jakarta, desapedia.id - Presiden RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato...

    Raker dengan Menko Airlangga di Rumah Dinas Ketua LaNyalla,...

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Komite I, II, III dan IV di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau...

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 meningkat secara...

    Berita Terkait