Desapedia

Dirjen PPMD Taufik Madjid: BID Referensi Pemdes Gunakan Dana Desa Lebih Optimal, Inovatif dan Berkualitas

Dirjen PPMD, Kemendes PDTT, Taufik Madjid. (Ist)

Jakarta, desapedia.id – Program Inovasi Desa (PID) telah digagas dan dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak 2017 lalu. Program ini menjadi wadah desa untuk menyalurkan berbagai potensinya. Kini terhitung mulai Juni 2019, PID telah memasuki tahapan penting dalam siklus kegiatan tahunannya, yaitu pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID).

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD), Kemendes PDTT, Taufik Madjid menuturkan BID adalah sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa, dan merupakan media belajar bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk memperoleh informasi (referensi) yang dapat mendukung pembangunan desa.

“Adanya BID membuat pemerintah desa memiliki referensi dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan desa, serta menggunakan dana desa secara lebih optimal, inovatif dan berkualitas,” katanya, di Jakarta, belum lama ini.

Taufik menambahkan, BID ini wajib dilaksanakan di kabupaten di seluruh Indonesia dan dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK).

Namun demikian, lanjut Taufik, pada 2019 ini, BID dilaksanakan di tingkat kecamatan yang dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) kecamatan, sehingga lebih dekat ke desa, baik dilaksanakan di kecamatan maupun klaster kecamatan.

Taufik menjelaskan, pelaksanaan BID ini di kabupaten dari tahun ke tahun meningkat cukup baik. Pada 2017, kabupaten yang melaksanakan BID sebanyak 236 kabupaten, dan pada 2018 mengalami peningkatan signifikan menjadi 428 kabupaten.

“BID 2018 diadakan di 428 kabupaten atau 98 persen dari kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, jumlah desa yang hadir ketika itu 72.266 desa atau 96 persen dari keseluruhan desa yang ada di Indonesia,” tegas Taufik.

Dari aspek dukungan anggaran, Taufik mengatakan, Program Inovasi Desa yang bergulir sejak 2017 ini memiliki anggaran tersendiri dari pemerintah.

“Tahun 2019 ini sebesar Rp  353,88 miliar untuk pembiayaan PID di 434 kabupaten, 6.484 kecamatan, dan 74.957 desa,” ungkapnya. (Red)

Redaksi Desapedia