33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Opini Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

Ilham Killing
Ilham Killing
Aktivis Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Segera!

    Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di...

    Kontradiksi Kelembagaan dalam UU Desa

    Pelaksanaan sebuah undang-undang bukan hanya mencakup pemahaman akan content of law, tetapi juga membutuhkan structure of law. Menurut lensa...

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus tersebut bermula dari Negara Tiongkok, tepatnya di Provinsi Wuhan, Tiongkok.

    Virus tersebut yang menyebabkan banyaknya nyawa yang harus menjadi korban, dan virus tersebut bukan saja terjadi secara epidemi (penyebaran penyakit secara cepat di suatu wilayah).

    Tetapi penyebaran Virus Covid-19 sudah terjadi secara Pandemi (penyebaran virus penyakit secara global), artinya hampir seluruh negara di dunia ini telah terjangkit virus Covid-19.

    Di Indonesia khusunya tidak lepas dari virus Covid-19, sebagaimana kita ketahui saat Tiongkok terjangkit Covid-19, pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat dengan memulangkan Warga Negara Indonesia dan mahasiswa yang ada di Tiongkok, dengan mengkarantina mahasiswa dan WNI di Natuna selama 14 hari, dan Alhamdulilah tindakan cepat ini berhasil se akan-akan Indonesia akan bebas dari Ancaman dari Virus Covid 19.

    Tetapi apa yang terjadi 3 Minggu terakhir Indonesia dikagetkan dan dipusingkan dengan adanya warga dalam negeri yang positif terjangkit Covid-19, yang terjadi di pulau Jawa dan sekitanya

    Dan parahnya terjadi di beberapa Provinsi di Indonesia: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan beberapa Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan data per 23 Maret 2020 khusus Indonesia jumlah Positif 579 Orang, sembuh 30 Orang, dan Meninggal 49 Orang.

    Yang artinya ada penanganan yang terlambat, dibuktikan data persentase penularan Covid-19  ini semakin hari semakain meningkat.

    Masyarakat di buat takut dengan Virus tersebut bahkan Presiden dan lembaga terkait mengambil tindakan tegas dengan mengambil kebijakan sekolah-sekolah di liburkan selama 14 hari.

    Kebijakan ini pun belum menjadi jitu untuk memutus penyebaran Covid-19

    Bahkan negara lengah terhadap tenaga kerja asing dan para turis yang dengan mulusnya masuk ke Indonesia dengan beredarnya video di Bandara Haluoleo, Kendari.

    Yang artinya bagi penulis menganggap pemerintah kurang tegas dan cepat dalam penanganan dan penyebaran Covid-19.

    Belum lagi masalah alat kesehatan, ketersediaan masker, obat-obatan, dan ketersediaan jumlah personil dokter, perawat yang kurang

    Bahkan para dokter dan perawat tersebut ikut menjadi korban Covid-19.

    Dan akhirnya Pemerintah mengambil langkah dengan kebijakan social distancing atau menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak Orang.

    Bahkan Alat Negara bertindak tegas dan membubarkan setiap perkumpulan orang.

    Saya sepakat dengan langkah ini dengan atas nama kemanusiaan, rakyat dan negara sebagai hukum tertinggi di Indonesia dengan tujuan menghentikan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar korban jiwa tidak bertambah

    Tetapi apakah langkah ini cukup dalam penanganan virus Covid-19 yang pandemi?

    Bagi penulis harus ada tindakan yang lebih tegas dan cepat dengan memperhatikan kondisi dalam negeri

    Social distancing tidaklah cukup dalam penanganan Covid-19, dibuktikan perkembangan presentase kasus di Indonesia

    Bagaimana tidak, rakyat sudah untuk berdiam diri dalam rumah tetapi apakah negara memikirkan apa-apa yang masuk dalam negeri

    Pemberlakuan social distance harus dibarengi dengan lockdown agar tindakan pemerinatah berjalan efektif dengan ditutupnya teritorial wilayah sementara waktu, mempermudah dan mempercepat dalam penaganan penyebaran Covid-19.

    Karena bagi penulis kebijakan social distance yang di berlakukan dalam negeri tidak akan efektif kalau lockdown tidak diberlakukan pula.

    Isu pemberlakukan lockdown mungkin bisa tepat dan efektif

    Disisi lain, penulis menganggap negara dalam posisi dilematis dalam pemberlakukan lockdown atau mengunci masuk dan keluar dari suatu daerah atau negara.

    Mengapa dalam posisi dilema untuk negara!?

    Negara masih posisi memikirkan sisi ekonomi, finansial, dan politik, seberapa besar dampak dari ketiga poin tersebut ketika di berlakukan LOCKDOWN.

    Seberapa besar ekonomi akan lumpuh separuhnya, seberapa besar kekuatan finansial negara dalam penaganan Virus Covid-19 dan seberapa besar politik negara akan tergangu.

    Tetapi bagi penulis pemerintah seharusnya segera menghitung resiko apa yang akan di tanggung, tetapi rakyat sepakat bahwa keselamatan rakyat dan warga negara adalah kedaulatan rakyat yang tertinngi dan sisi lain kesehatan harus menjadi yang utama dari beberapa poin tersebut.

    Apalah gunanya ekonomi, politik, dan finansial negara, kalau warga negara harus mati dengan virus Covid-19, dan masukan untuk pemerintah khususnya bagi presiden Republik Indonesia sebaiknya segera lakukan lockdown.

    Bagi penulis yakin dan percaya bangsa Indonesia bersama rakyatnya dengan semangat nasionalisme dan bela Negara, bisa keluar melawan persoalan virus Covid-19. Aminn. Wassalam. ***

    Ilham Killing
    Ilham Killing
    Aktivis Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Terpopuler

    Omnibus Law Cipta Kerja: Menyambut (de)Sentralisasi Baru

    Sebuah Strategi Baru Kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja awalnya diyakini sebagai sebuah strategi dan harapan baru dalam mewujudkan pelayanan...

    Pokok Pikiran ADEKSI dan ADKASI Perihal Persyaratan Calon Kepala...

    Menjadi kepala daerah bukan hanya sekedar merebut kekuasaan dalam pemerintahan, melainkan pula sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan tertinggi...

    Kontradiksi Dana Desa

    Anda jangan pongah karena telah memberi Dana Desa (DD) sebesar 60 T, dan jangan merasa gagah perkasa karena membatalkan kenaikan DD. Besaran DD tidak...

    Kritikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Rapot Merah Keterbukaan...

    Auralia Althooffany Balqis Mira Bellinda Jasmine Ghina Samarah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Pendahuluan Keterbukaan informasi merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan jalannya asas...

    Pembangunan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat Dan Pembentukan Peraturan...

    UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mensyaratkan penguatan kelembagaan desa. Penguatan kelembagaan tidak bisa lagi semata mengandalkan pemerintah tapi perlu ada sinerjitas...

    Berita Terkait