29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu Kantor Desa Butuh Perhatian

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Komisi II DPR RI sempat mempertanyakan mengapa Kemendagri hanya membantu program rehabilitasi untuk 100 Kantor Desa.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri), Dr. Nata Irawan yang mewakili paparan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hudori, mengatakan program rehabilitasi 100 Kantor Desa terkendala pada terbatasnya anggaran dan sejak awal program ini memang hanya bersifat bantuan Kemendagri kepada daerah.

    Dirjen Nata Irawan menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri menargetkan ada 100 kantor Desa di Indonesia yang akan direhabilitasi. Namun demikian, lanjut Dirjen Nata, angka ini sesungguhnya jauh lebih kecil dari jumlah Kantor Desa yang butuh perhatian.

    “Kalau kita mau hitung jumlah kantor desa yang rusak, di atas 10.000, bahkan yang tidak punya kantor pun sekitar 10.000. Kami sudah berusaha mengusulkan ke Bappenas, tetapi lagi-lagi anggaran terbatas,” ungkap Nata Irawan.

    Dirjen Nata Irawan menjelaskan, sudah sejak Tahun 2017 Kemendagri usulkan banyak Kantor Desa untuk direhabilitasi. Tetapi, disetujui pada tahun 2017/2018 itu hanya 500 Kantor Desa, kemudian di tahun 2019 hanya 200 kantor Desa. Di tahun 2020 ini hanya 100 kantor desa, karena hanya sebagai stimulan saja. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Berita Terkait