33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Daerah Jika Setara PNS Golongan IIA Diberlakukan, Gaji Kades di...

Jika Setara PNS Golongan IIA Diberlakukan, Gaji Kades di Kendal Justru Turun

Rekomendasi

Lainnya

    Luncurkan Integrasi Data Desa dengan e–SAKIP di Sumedang, Mendes: Bisa Dijadikan Contoh Bagi Daerah Lain

    Sumedang, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Fokus Gunakan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan, Desa Ini Melompat Jadi Desa Mandiri

    Jakarta, desapedia.id – Desa Kandar yang terletak di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku telah memberikan pelajaran...

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo batal merealisasikan gaji kepala desa dan perangkat desa setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA pada bulan Maret tahun ini. Kebijakan ini baru berlaku pada Januari tahun 2020 yang akan datang.

    Batalnya kebijakan Presiden Jokowi ini sempat menuai kecewa dikalangan kepala desa dan perangkat desa. Kekecewaan tersebut masih terus berlanjut menjadi polemik hingga kini.

    Kepala Desa Sendangdawuhan yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Kendal Bahurekso, Bambang Utoro mengutarakan pendapatnya terkait polemik ini.

    Bambang sesungguhnya setuju dengan penundaan kebijakan Presiden Jokowi soal penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IIA.

    Menurutnya, tuntutan yang berawal dari desakan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang meminta penghasilan tetap (siltap) perangkat desa disetarakan dengan PNS Gol IIA ini harus dituntaskan terlebih dahulu regulasinya.

    “Siltap tidak bisa dilaksanakan tanpa mengubah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2015 terutama yang berkaitan dengan batasan 70:30 itu,”  ujar Bambang saat dihubungi desapedia.id, di Jakarta, Rabu (27/2/2018).

    Bambang menambahkan, tuntutan PPDI tersebut diperuntukan bagi Perangkat Desa setara IIA, bukan Kepala Desa. “Ini sesuai penjelasan Ibu Puan. Karena itu mohon dikaji lebih mendalam lagi. Karena Kades di Kendal siltap-nya sekarang Rp3 juta. Tetapi kalau disetarakan PNS golongan IIA malah turun menjadi Rp1.926.000,” tegasnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Luncurkan Integrasi Data Desa dengan e–SAKIP di Sumedang, Mendes:...

    Sumedang, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara...

    Mendes Ajak Polri Kawal Dana Desa, KPK Tekankan Pengawasan...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar  bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes...

    Pemdes Cikarageman Dibantu Babinsa Bergotong Royong Bangun Kantor BPD

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cikarageman dibantu Babinsa Koramil 06/Setu bergotong royong membangun kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarageman, di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu,...

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah cukup menyita perhatian publik lantaran...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Berita Terkait