27.3 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Daerah Delapan Desa di Kabupaten Bekasi Ajukan Keberatan Hasil Pilkades

Delapan Desa di Kabupaten Bekasi Ajukan Keberatan Hasil Pilkades

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Pengaduan BLT Dana Desa Hanya 2 Persen, Mendes PDTT: Kebijakan Sesuai Kebutuhan Warga

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers yang digelar hari...

    Bekasi, desapedia.id – Penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 154 Desa di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada minggu (26/08/2018) lalu, tak sepenuhnya diterima oleh semua pihak.

    Sebanyak delapan desa yang mengikuti ajang Pilkades tersebut mengajukan nota keberatan atas hasil Pilkades.

    Benny Yusnandar, Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, mengungkapkan, saat ini permasalahan tersebut sudah diterima oleh tim penyelesaian sengketa pada Panitia Pilkades Kabupaten Bekasi.

    “Sementara ini ada delapan desa yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada kami atas hasil Pilkades serentak,” terang Benny, baru-baru ini.

    Dia menerangkan, sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2018, Bupati akan menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 hari setelah penyampaian laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai calon terpilih kepada bupati. Selanjutnya, bupati akan menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

    “Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades meneliti dokumen Pilkades, serta dapat meminta keterangan dari berbagai pihak. Diantaranya, BPD, panitia pemilihan desa, calon Kades, pihak yang berkeberatan terhadap hasil Pilkades, serta pihak-pihak atau instansi terkait lainnya,” ujar Benny. “Dan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasil Pilkades itu bersifat mengikat dan final,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah meminta Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin dapat menyelesaikan sengketa Pilkades di Kabupaten Bekasi.

    “Ini sudah jelas terkait profesionalisme. Secara nyata kepala daerah mempunyai tanggung jawab moral dan administrasi terhadap pelaksanaan Pilkades ini,” tegas Yudi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    57,770
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni di Desa Ciledug, Kecamatan Setu,...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Akademisi dan Pegiat Desa Beri Masukan untuk Membangkitkan Ekonomi...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan desapedia.id 11 Juni 2020 lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan telah...

    Wamendes Sebut 5 juta Orang Miskin Baru Lahir Di...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT)  Budi Arie Setiadi mengungkapkan kemiskinan di desa meningkat dari 14,96 juta...

    Berita Terkait