27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Desa Dari Diskusi "Desa dalam RPJMN" di APMD

Dari Diskusi “Desa dalam RPJMN” di APMD

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Yogyakarta, desapedia.id – Implementasi Undang Undang Desa kini mengalami ‘decline‘ atau kemunduran. Karena itu, kita harus mengambil poin besar, memastikan agar periode kedua Pak Jokowi, pihak yang mengurus desa nanti jangan sampai seperti menerima cek kosong.

    Itulah dua hal yang mengemuka dalam diskusi “Desa dalam RPJMN” di STPMD “APMD” Yogyakarta, Jumat (21/6). Diskusi ini menghadirkan Akhmad Muqowam dan dipandu Ketua “APMD” Sutoro Eko. Dihadiri puluhan dosen dan beberapa pegiat desa dari FPPD.

    Muqowam, mantan Ketua Pansus RUU Desa, menjelaskan tak masalah kita melupakan apa yang telah terjadi empat tahun ke belakang (periode pertama Presiden Jokowi). Yang penting periode kedua pembangunan desa sesuai dengan UU Desa. Karena itu dirinya mendorong kampus STPMD untuk tampil. “Kemunduran implementasi UU Desa itu urusan kita bersama,” tambahnya.

    Suatu saat Muqowam pernah melakukan semacam survei kecil di pantura wilayah Jawa Tengah dari Batang, Pemalang, Semarang sampai Kudus. Ia bertanya kepada kepala-kepala desa adakah embung yang dibangun dari Dana Desa. Hasilnya ternyata ditemukan banyak embung dibangun oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian PUPR. “Ada sih embung yang dibangun dari Dana Desa tapi ukurannya 10 x 8 meter. Kalau menurut saya, itu bukan embung tapi blumbang (empang),” ujar Muqowam sembari tertawa.

    Muqowam juga menyinggung siapa pun yang akan membantu Presiden Jokowi mengurus desa nanti mestinya paham tentang UU Desa. “Saya pernah ketemu Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Saya katakan saya mendukung kamu jadi menteri desa. Bukan karena kamu kader PDI Perjuangan tapi karena kamu sangat paham tentang desa,” kata Muqowam. Dukungan yang sama diberikan Muqowam kepada teman-teman dari APMD, IRE dan lain-lain yang sangat paham desa.

    Diskusi yang agak mendadak ini diakhiri dengan kesepakatan akan membuat sebuah forum di STPMD “APMD” Yogyakarta sebelum Oktober 2019. Forum ini akan menghimpun semua pegiat desa dari mana saja dan hasilnya akan disumbangkan kepada pemerintah atau periode kedua Presiden Joko Widodo. (humas/Tass)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait