33.4 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Nasional Dana Kelurahan Bukan Kebijakan Dadakan

Dana Kelurahan Bukan Kebijakan Dadakan

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mendukung rencana pemerintah untuk mengucurkan dana kelurahan pada tahun 2019 mendatang.

    Politisi senior dari Partai Golkar ini berpendapat, pasca diimplementasikannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, terjadi gejolak kecemburuan antara desa dengan kelurahan dalam hal kucuran alokasi anggarannya.

    Pendapat itu tentu bukan tanpa dasar. Menurut Kang Agun, demikian sapaan akrabnya, hal itu mengacu pada kondisi objektif di kelurahan yang ada di kabupaten dan kota di berbagai provinsi.

    “Begitu juga yang terjadi di dapil (daerah pemilihan) saya. Baik itu di Kabupaten Ciamis, Kuningan dan Kota Banjar, terkecuali Kabupaten Pangandaran yang memang tidak ada kelurahan,” terang Ketua Komisi II 2012-2014 ini, dalam keterangan tertulisnya yang diterima desapedia.id, Kamis (25/10/2018).

    Karena itu, lanjutnya, permasalahan tersebut sangat tepat diatasi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan untuk menambah anggaran bagi pemerintahan kelurahan.

    “Sehingga terjadi sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

    Menanggapi suara minor soal dana kelurahan, Kang Agun menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. “Karena sudah pasti selalu saja terkait dengan dinamika proses politik untuk kontestasi di Pemilu 2019,” ucapnya.

    Dia menambahkan, kebijakan pemerintah tidak sembarangan dan dadakan dalam merancang dana untuk kelurahan. Sebab, Dana Desa sudah dikucurkan sejak 2015 dan terus bertambah, dimana tahun 2019 sudah disetujui meningkat lagi, dari 60 triliun di 2018 menjadi 73 triliun, sehingga terjadi kesenjangan anggaran

    “Kesenjangan tersebut mulai terasa ketika Dana Desa secara berturut-turut terus meningkat setiap tahunnya, sementara dana untuk kelurahan statis peningkatannya dari tahun 2015 sampai dengan 2018,” katanya.

    Sehingga, kata Kang Agun, sangat wajar kalau untuk tahun 2019 anggaran untuk kelurahan bisa ditingkatkan. “Tentunya hal ini berguna untuk mengimbangi dalam rangka sinergitas pemerintahan dan pembangunan,” tutupnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Agar kebijakan...

    Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference. Dalam...

    Berita Terkait