29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. keraguan itu dipicu lantaran adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa selama masa pandemi Covid–19 ini.

    Dalam keterangannya kepada desapedia.id pada hari Minggu (21/6) lalu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Pusdatin Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta mengatakan, memang semua pihak tidak pernah membayangkan sebelumnya dana desa untuk bencana. Padahal, pengalihan semacam ini sudah biasa dilakukan untuk mempertahankan hak manusia yang paling asasi, yaitu hak utk hidup.

    Ivanovic yang juga pakar sosiologi perdesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB University) ini berpendapat sesungguhnya semua UU berposisi sama, tidak hanya UU Desa, yakni “bisa atau boleh” tidak dijalankan demi menyelamatkan warga. Karena, kemanusiaan atau hak asasi tertinggi ialah hidup, dan kebijakan Covid ini hanya diambil demi warga tetap hidup.

    “Kebijakan Covid di desa untuk memastikan warga tetap hidup sehat. Pada kenyataannya saya ingin sampaikan bahwa tahun depan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 72 triliun. Artinya, secara teknokratis Dana Desa tetap ada. Karena Dana Desa untuk menjaga kehidupan warga desa, terutama golongan terbawah”, tegas Ivanovich.

    Ivanovich menjelaskan ada 5 hal terkait kebijakan Dana Desa tahun 2021. Pertama, peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan dana desa berdasarkan kinerja. Kedua, optimalisasi dana desa untuk mendorong transformasi perekonomian desa. Ketiga, mendukung pemberdayaan UMKM, pertanian dan usaha ekonomi desa.

    Keempat, pemanfaatan dana desa untuk mendukung perluasan program perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako) terutama untuk menjangkau masyarakat miskin yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengingat aparatur desa yang lebih mengetahui kondisi masyarakat desa. Kelima, mendukung program pendidikan nasional agar dapat mendorong lebih banyak lagi anak–anak desa untuk melanjutkan sekola yang lebih tinggi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait