29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Dana Desa Rp. 72 Triliun Baru Tersalur 13 Persen,...

Dana Desa Rp. 72 Triliun Baru Tersalur 13 Persen, Pakar: Pemerintah Membuat Perangkap untuk Dirinya Sendiri

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Terbatas yang digelar hari ini, Presiden Joko Widodo menyatakan geram setelah mengetahui bahwa Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen dari pagu tahap pertama 40 persen atau 13 persen dari keseluruhan dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 72 trilun.

    Padahal dana tersebut sangatlah dibutuhkan untuk direalokasi untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid–19 serta memperkuat daya beli masyarakat desa.

    Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum menyatakan bahwa sesungguhnya ada persoalan dalam kebijakan terkait Desa selama ini.

    Menurutnya, negara sudah terlalu jauh mengatur dan mengurusi Desa. Kesalahan paradigma dalam memandang desa ini sudah sejak awal sehingga membuat pemerintah sepertinya membuat perangkap untuk dirinya sendiri.

    “Untuk soal ini harus diperbaiki UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lokus yang mengatur dan mengurus harus digeser ke Provinsi. Kalau ke Kabupaten lemah secara finansial. Jadi ke Provinsi saja. Negara mengatur umum, diserahkan pengaturan dan pengurusan Desa di Provinsi secara lebih jauh lagi”, ujarnya.

    Prof. Irfan menambahkan, Kalau UU Desa status quo, maka ktrlmbtan dana dari negara ke Desa ini hanya bisa diatasi kalo dibiayai melalui sistem yang lebih baik. maka, lanjutnya, kapasitas sistemnya ditingkatkan.

    “Harus mampu belajar dari pengalaman. Kemenkeu, kemendes PDDT dan kemendagri duduk bareng menyiapkan dan memperkuat sistem tersebut”, tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait