25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional Dana Desa Rp. 72 Triliun Baru Tersalur 13 Persen,...

Dana Desa Rp. 72 Triliun Baru Tersalur 13 Persen, Pakar: Pemerintah Membuat Perangkap untuk Dirinya Sendiri

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Terbatas yang digelar hari ini, Presiden Joko Widodo menyatakan geram setelah mengetahui bahwa Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen dari pagu tahap pertama 40 persen atau 13 persen dari keseluruhan dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 72 trilun.

    Padahal dana tersebut sangatlah dibutuhkan untuk direalokasi untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid–19 serta memperkuat daya beli masyarakat desa.

    Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum menyatakan bahwa sesungguhnya ada persoalan dalam kebijakan terkait Desa selama ini.

    Menurutnya, negara sudah terlalu jauh mengatur dan mengurusi Desa. Kesalahan paradigma dalam memandang desa ini sudah sejak awal sehingga membuat pemerintah sepertinya membuat perangkap untuk dirinya sendiri.

    “Untuk soal ini harus diperbaiki UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lokus yang mengatur dan mengurus harus digeser ke Provinsi. Kalau ke Kabupaten lemah secara finansial. Jadi ke Provinsi saja. Negara mengatur umum, diserahkan pengaturan dan pengurusan Desa di Provinsi secara lebih jauh lagi”, ujarnya.

    Prof. Irfan menambahkan, Kalau UU Desa status quo, maka ktrlmbtan dana dari negara ke Desa ini hanya bisa diatasi kalo dibiayai melalui sistem yang lebih baik. maka, lanjutnya, kapasitas sistemnya ditingkatkan.

    “Harus mampu belajar dari pengalaman. Kemenkeu, kemendes PDDT dan kemendagri duduk bareng menyiapkan dan memperkuat sistem tersebut”, tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 02:13 WIB 02:13 WIB

    Indeks Berita

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media massa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial...

    Berita Terkait