33.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Desa BPK: Pemda Belum Memiliki Kebijakan yang Lengkap dan Selaras...

BPK: Pemda Belum Memiliki Kebijakan yang Lengkap dan Selaras dengan Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Jakarta, desapedia.id – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, pemerintah daerah (Pemda) belum memiliki kebijakan yang lengkap dan selaras dengan Dana Desa. Akibatnya, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

    Lebih lanjut dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan disebut belum merencanakan pembinaan pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Selain itu, tidak pula menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa.

    Dilaporkan sebanyak 21 OPD dan 404 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan dana desa. Tak hanya itu, sebanyak 20 OPD dan 400 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan anggaran dana desa.

    Akibatnya, penggunaan dana desa dan anggaran dana desa berpotensi tidak sesuai ketentuan.

    BPK mengungkapkan, sebanyak 70 Inspektorat Pemda tidak memiliki pemetaan masalah sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan anggaran dana desa dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Selain itu, 684 kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk tidak memuat rencana kegiatan pengawasan khusus anggaran dana desa dalam rencana kerja anggaran (RKA).

    Ke depan, BPK merekomendasikan Kepala Daerah untuk menetapkan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan dana desa. Selain itu, melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa agar menetapkan peraturan desa sesuai ketentuan.

    Menanggapi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018 oleh BPK tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Subang, H. Lili Rusnali menyatakan setuju dengan laporan BPK tersebut.

    Menurut Lili, mengacu pada Pemerintah Kabupaten Subang, Pemkab sangat lemah dalam hal pendampingan kepada pemerintah desa di seluruh Subang.

    “Di Subang relatif sama dengan kabupaten-kabupaten lain, yaitu Pemerintah Kabupatennya sangat lemah dalam pendampingan desa,” tegas Lili kepada Desapedia.id, Jum’at (31/5/2019).

    Ketua Apdesi Kabupaten Subang, H. Lili Rusnali.

    Lili mengungkapkan, karena lemahnya Pemkab Subang dalam melakukan pendampingan, dirinya sebagai Ketua Apdedi Subang mengakomodir usulan dari kepala desa se-Subang, kemudian mengambil langkah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang.

    “Kerjasama dengan Kejari Subang dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa per enam bulan. Kerjasama ini inisiasi kami, Apdesi dengan Kejari. Hal ini kami lakukan karena kekhawatiran kami, karena selama ini banyak ditemukan kesalahan-kesalahan administrasi dalam pengelolaan Dana Desa,” ujarnya.

    Lili melanjutkan, saat ini sudah ada upaya dari Pemkab Subang untuk memperbaiki kinerjanya dalam pembinaan dan pengawasan desa. “Pemkab mulai menaruh simpati kepada perangkat desa,” ungkap Lili. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Berita Terkait