28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Bertemu Gubernur Sulteng, Mendes PDTT: Tahun Ini Moratorium Pendamping...

Bertemu Gubernur Sulteng, Mendes PDTT: Tahun Ini Moratorium Pendamping Desa, Fokus ke Pengembangan Kapasitas

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola di ruang kerjanya, Rabu (5/2). Pertemuan tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pendamping desa.

    “Tahun ini memang kita moratorium pengisian kekurangan (pendamping desa). Saya ingin fokus ke capacity building (pengembangan kapasitas),” ujar Menteri Halim.

    Menteri Halim mengatakan, pengembangan kapasitas penting untuk memastikan kualitas pendamping desa mumpuni dari berbagai aspek.

    Menteri Halim berharap pendamping desa mudah beradaptasi dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan baru di desa.

    “Nanti ada assessment juga untuk pendamping desa. Bisa drop kalau tidak ada peningkatan kapasitas,” ujar Menteri Halim.

    Terkait hal tersebut, Longki Djanggola mengatakan, Sulawesi Tengah sendiri memiliki sekitar 1.800 desa dengan jumlah pendamping desa sebanyak 800 orang.

    Dari 800 pendamping desa tersebut, 50 diantaranya mengundurkan diri karena telah miliki profesi dan pekerjaan lain.

    “50 pendamping desa mengundurkan diri karena ada yang sudah jadi guru, tenaga kontrak, dan lain-lain,” ujar Longki Djanggola.

    Longki mengakui, banyaknya program pemerintah yang fokus ke desa memiliki dampak signifikan terhadap peningkataan taraf hidup masyarakat desa.

    Longki mengatakan, diturunkannya anggaran langsung ke desa berdampak besar pada peningkatan perputaran uang perdesaan.

    “Sekarang perputaran uang ada di desa. Jadi betul-betul masyarakat desa itu hidup. Tinggal bagaimana memanage-nya (mengelola),” ujar Longki.

    Pertemuan tersebut juga membahas tentang pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah.

    Program transmigrasi di Sulawesi Tengah memiliki kontribusi besar terhadap proses pembangunan daerahnya.

    “Peranan transmigrasi begitu besar,” ujar Longki.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait