33.6 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional Berbagai Kasus Korupsi yang Melibatkan Pejabat Tinggi Daerah di...

Berbagai Kasus Korupsi yang Melibatkan Pejabat Tinggi Daerah di 22 Provinsi Tahun 2014-2019 dalam Catatan Kejakgung: Dana Desa yang Paling Mutakhir

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejakgung RI) mempunyai beberapa catatan tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah di 22 Provinsi dalam kurun waktu tahun 2014–2019.

    Dalam catatan tersebut, pertama adalah soal tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai olehAPBN/APBD. Kedua, tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran. Ketiga, tindak pidana korupsi dalam perijinan sumber daya alam.

    Keempat, tindak pidana korupsi dalam penerimaan suap. Kelima, ini yang paling muktahir, yaitu tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

    Dari kelima catatan Kejakgung ini, bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi daerah mencakup pertama penerimaan uang sebagai fee proyek pengadaan barang dan jasa

    Kedua, penerimaan uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus. Ketiga, pembiayaan politik dalam perhelatan pemilihan kepala daerah.

    Catatan Kejakgung ini pernah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, St. Burhanuddin dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DPD RI pada akhir Februari (24/2) lalu.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 13:21 WIB 13:21 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait