29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Berbagai Kasus Korupsi yang Melibatkan Pejabat Tinggi Daerah di...

Berbagai Kasus Korupsi yang Melibatkan Pejabat Tinggi Daerah di 22 Provinsi Tahun 2014-2019 dalam Catatan Kejakgung: Dana Desa yang Paling Mutakhir

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejakgung RI) mempunyai beberapa catatan tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah di 22 Provinsi dalam kurun waktu tahun 2014–2019.

    Dalam catatan tersebut, pertama adalah soal tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai olehAPBN/APBD. Kedua, tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran. Ketiga, tindak pidana korupsi dalam perijinan sumber daya alam.

    Keempat, tindak pidana korupsi dalam penerimaan suap. Kelima, ini yang paling muktahir, yaitu tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

    Dari kelima catatan Kejakgung ini, bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi daerah mencakup pertama penerimaan uang sebagai fee proyek pengadaan barang dan jasa

    Kedua, penerimaan uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus. Ketiga, pembiayaan politik dalam perhelatan pemilihan kepala daerah.

    Catatan Kejakgung ini pernah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, St. Burhanuddin dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DPD RI pada akhir Februari (24/2) lalu.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait