31.3 C
Jakarta
Jumat, 16 April 2021
Beranda Nasional Berantas Mafia Tanah dan Redistribusi Lahan, AWI Usulkan Kementerian...

Berantas Mafia Tanah dan Redistribusi Lahan, AWI Usulkan Kementerian ATR/BPN Dilebur ke KLHK

Rekomendasi

Lainnya

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan BUMDes di Bali Ambil Bagian Pulihkan Ekonomi

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id pada Jumat (2/4) lalu, Koordinator Agraria Watch Indonesia (AWI), Ganda Situmorang mengingatkan pemerintah agar supaya berhati–hati bahwa oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah bagian dari  mafia tanah yang telah membuat konflik lahan dimana–mana dan menghambat agenda pembangunan termasuk Reformasi Agraria Presiden Joko Widodo.

    “Ini jadi opsi untuk melaksanakan tata batas bersama bisa menyeret banyak aparat pada kasus hukum”, tegas Ganda Situmorang yang juga Ketua Strategi Nasional Percepatan Kemajuan (Stranas PK).

    Ganda menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jelas bukan sumber masalah karena tupoksinya adalah menjaga kelestarian kawasan dengan anggaran seadanya. Usulan untuk mengadakan tata batas bersama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK sangat sumir dan tidak menyentuh akar masalah.

    Namun demikian, lanjut Ganda, AWI memaklumi karena BPN sebagai bagian dari masalah sehingga timbul opsi konyol yang membuka peluang pesta pora mafia tanah.

    “Usul tata batas bersama membuka peluang terjadinya moral hazard berupa pemutihan penyerobotan lahan kawasan hutan yang selama ini terjadi”, ungkapnya.

    Ganda menambahkan, untuk menyukseskan agenda Reforma Agraria Presiden Joko Widodo maka seharusnya solusinya harus menyentuh esensi akar permasalahan, yaitu  merajalelanya mafia tanah dan konflik tenurial berupa reformasi di level institusi.

    “Satu opsi yang paling pas adalah dengan melebur BPN ke Ditjen Planologi KLHK”, ujar Ganda. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,594,722
    Kasus Positif
    Updated on 16 April 2021 - 18:13 WIB 18:13 WIB

    Indeks Berita

    Ini Saran Dr. Sutoro Eko untuk DPD RI yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam sebuah kesempatan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komite I Dewan Perwakilan...

    Dihadiri Waka Komite I DPD RI, Wamen ATR/BPN Berjanji...

    Kutai Kertanegara, desapedia.id – Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra bersama Wakil Ketua Komite I DPD...

    Wamendes Budi Arie Soroti Kebijakan Mudik Tahun 2021

    Cisarua, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menutup secara resmi Rapat Sinkronisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Kemendes...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan UU Nomor 6 Tahun 2014...

    Komite I DPD RI Ungkap Distorsi Kewenangan Desa dalam...

    Jakarta, desapedia.id – komite I DPD RI melalui Wakil Ketuanya, Fernando Sinaga pernah mengungkapkan ada 4 distorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi...

    Berita Terkait