30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Begini Ketatnya Pengawasan Dana Desa

Begini Ketatnya Pengawasan Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Makassar, desapedia.id – Heboh desa fiktif atau desa siluman penerima Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum juga reda. Padahal, pemerintah sudah mendesain pengawasan dana desa dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    Jenjang pengawasan dana desa dimulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang meluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen pengawasan dana desa.

    Lalu BPKP juga bersama dengan Kepolisian dan KPK melakukan pengawasan pada penggunaan Dana Desa, serta membentuk Satgas Dana Desa yang melekat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

    Di daerah, Pemerintah daerah tingkat Kecamatan wajib melakukan tugas pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Desa mualai dari penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif sampai pada program pemberdayaan masyarakat desa.

    Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, dan disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

    Pengawasan dana desa selama ini juga melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa dengan mendirikan crisis center Kemendes PDTT atau website LAPOR!!! Kantor sekretariat presiden sebagai pusat pengaduan dan penanganan masalah.

    Namun demikian, sangat disayangkan akibat buruknya pelaksanaan jenjang pengawasan dana desa yang ketat tersebut mengakibatkan munculnya fenomena desa siluman yang menerima dana desa.  (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait