30 C
Jakarta
Selasa, 11 Agustus 2020
Beranda Desa Beda Sikap dengan Parade Nusantara, Papdesi Dukung Kebijakan Pemerintah...

Beda Sikap dengan Parade Nusantara, Papdesi Dukung Kebijakan Pemerintah Soal Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Surat Penundaan Pilkades Serentak

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97 Triliun

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah...

    Semarang, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid–19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU memantik reaksi dikalangan asosiasi pemerintah desa.

    Pasal 28 angka 8 itu berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang ini.

    Sedangkan Pasal 72 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi: Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

    Pada bagian penjelasan pasal ini berbunyi: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

    Terkait pasal–pasal inilah Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade Nusantara) Sudir Santoso melakukan gugatan atau judicial review UU nomor 2 tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.

    Sudir menegaskan, Pemerintah Cq. Presiden sudah final dan mengikat menghilangkan Dana Desa dari pasal yang diatur di salah satu pasal di UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.

    Dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id Rabu (22/7) lalu, Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Hj. Wargiyati dengan tegas menyatakan berbeda sikap dengan Parade Nusantara.

    “Papdesi mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat. UU nomor 2 tahun 2020 tidak merubah keberadaan Dana Desa. Kami para kepala desa yang memimpin Pemerintah Desa diseluruh Indonesia dan tergabung dalam Papdesi akan terus bekerja menyalurkan BLT Dana Desa sesuai regulasi dan arahan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat”, tegas Wargiyati.

    Dalam siaran pers tersebut, Ketua Umum DPP Papdesi ini juga memberikan perintah kepada anggota Papdesi diseluruh Indonesia untuk tidak mengeluarkan dana kontribusi yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta guna mengikuti kegiatan aksi di Mahkamah Konstitusi.

    “Ada surat edaran dari Parade Nusantara untuk urunan dana ke Jakarta. Kami anggota Papdesi, bukan Parade dan Apdesi, jadi tidak perlu berikan dana kontribusi. Sikap kami sudah jelas, mendukung kebijakan pemerintah soal BLT Dana Desa”, ungkapnya. (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    125,396
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Mendes PDTT dan Mendagri Siap Dukung PKK Sosialisasi Penggunaan...

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97...

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah tersalur kepada Keluarga Penerima Manfaat...

    Mendes PDTT Prediksi Padat Karya Tunai Desa Serap 5,2...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkap masih terdapat Rp 36,4 Triliun dari Rp 71,2 Triliun anggaran...

    Ketua FKPLD Jateng: Kolaborasi Lembaga–Lembaga Desa Sangat Dibutuhkan dalam...

    Purbalingga, desapedia.id – Desa karanggedang yang terletak di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah merupakan salah satu dari 224 Desa yang telah terpilih sebagai Desa Tematis...

    Atasi Arus Migrasi, Rp 41 Triliun Dana Desa akan...

    Jakarta, desapedia.id –  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp 41 Triliun dana desa yang masih tersisa akan...

    Berita Terkait