29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Parlemen Banyak Perda Bermasalah, BULD DPD RI Gelar Rapat Dengan...

Banyak Perda Bermasalah, BULD DPD RI Gelar Rapat Dengan DPRD dan Pemprov Se-Indonesia

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim Sampaikan Perkembangan Pencairan Dana Desa Per 7 September 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

     

    Jakarta, desapedia.id – Peraturan Daerah (Perda) selama ini dianggap bertentangan dengan Undang-undang (UU) di atasnya. Untuk itu, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI melakukan pengawasan dan evaluasi Perda-perda yang dianggap bertabrakan dengan UU di atasnya agar tidak ada implikasi di tengah-tengah masyarakat dengan menggelar Rapat Konsultasi BULD DPD RI dengan Bapemperda DPRD Provinsi dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi se-Indonesia di Ruang GBHN Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11).

    Ketua BULD Marthin Billa mengatakan salah satu permasalahan terkait pembentukan legislasi saat ini menjadi perhatian publik seperti banyaknya Perda yang bermasalah. Perda-perda bermasalah tersebut umumnya dinilai karena bertentangan dengan perundangan di atasnya. “Pada umumnya berimplikasi terhadap timbulnya hambatan-hambatan investasi di daerah atau menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas,” tuturnya.

    Menurut Marthin keberadan sebuah Perda memiliki lebih dari sekedar sebuah peraturan perundangan di tingkat daerah. Maknanya Perda merupakan bentuk peraturan yang secara riil menyentuh bidang-bidang kehidupan masyarakat di daerah.

    “Kita tahu DPRD, pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri masih memiliki celah lolosnya Perda bermasalah,” tegasnya.

    Selain oleh pemerintah pusat dan provinsi, lanjutnya, pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda juga dilakukan oleh DPD RI. Hal ini merupakan kewenangan baru DPD RI sebagat amanat UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

    “Untuk melaksanakan tugas itu, DPD RI telah membentuk satu alat kelengkapan baru yaitu Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD),” kata Marthin.

    Dalam sambutan pengantarnya, senada dengan Marthin, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan, selama ini Perda sering bertentang dengan UU di atasnya atau hierarki perundang-undangan, karena apa pun produk hukum tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada di atasnya.

    Mahyudin menambahkan DPD RI telah melakukan supervisi, pengawasan, singkronisasi, dan evaluasi terhadap Perda di daerah yang selama ini bertentangan dengan UU di atasnya. Dengan ada acaranya ini, maka singkronisasi ke depan tidak ada lagi Perda-perda yang bertentangan atau bertabrakan dengan UU di atasnya.

    “Pada kapasitasnya, DPD RI tidak mempunyai kewenangan membataskan atau membatalkan suatu Perda. DPD RI  hanya sebatas melakukan pengawasan dan evaluasi,” jelasnya. (Red)

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Senator...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021....

    Marwan Jafar Dorong RUU BUMDes Prioritas Prolegnas

    Jakarta, desapedia.id - Memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat mendesak di tengah kondisi pandemi Covid-19 maupun prospek ekonomi ke depan. Karena itu,...

    Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

    Jakarta, desapedia.id - Presiden RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato...

    Raker dengan Menko Airlangga di Rumah Dinas Ketua LaNyalla,...

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Komite I, II, III dan IV di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau...

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 meningkat secara...

    Berita Terkait