30.4 C
Jakarta
Jumat, 3 Juli 2020
Beranda Desa Banyak Perangkat Desa Dipecat Kades Secara Sepihak, DPN PPDI...

Banyak Perangkat Desa Dipecat Kades Secara Sepihak, DPN PPDI Desak Kemendagri Bertindak

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan tentang Dana Desa 

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya...

    Jakarta, desapedia.id – Akhir – akhir ini marak terjadi pemecatan perangkat pemerintah desa oleh Kepala Desa secara sepihak. Seperti yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Cirebon, Pekalongan dan Halmahera Timur.

    Berbagai kasus tersebut mendapat reaksi keras dan kecaman dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono, SE.

    Widhi mengaku sangat prihatin dengan masih banyaknya perangkat desa yang di berhentikan oleh Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

    “Kita ingin adanya pengawasan melekat terhadap hal tersebut dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kami minta Kemendagri bertindak”, tegasnya.

    Widhi menambahkan, dari kasus ini PPDI sesungguhnya mendapat pelajaran berharga, yaitu soal pentingnya penguatan sistem pemerintahan desa.

    “Telah terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sudah saatnya aparatur pemerintah desa diberikan kepastian keprofesian. Aparatur pemerintah desa itu terdiri dari kesekretariatan, kewilayahan dan pelaksana teknis. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekdes yang statusnya PNS, kemudian perangkat yang lain tanpa status yang jelas. Padahal perangkat desa juga bagian dari aparatur pemerintah”, pungkasnya.  (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    59,394
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni di Desa Ciledug, Kecamatan Setu,...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Akademisi dan Pegiat Desa Beri Masukan untuk Membangkitkan Ekonomi...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan desapedia.id 11 Juni 2020 lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan telah...

    Wamendes Sebut 5 juta Orang Miskin Baru Lahir Di...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT)  Budi Arie Setiadi mengungkapkan kemiskinan di desa meningkat dari 14,96 juta...

    Berita Terkait