33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan sejumlah asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5) lalu. Salah satu asosiasi yang hadir adalah Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI). Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono turut hadir dalam RDP itu.

    Kepada pimpinan sidang RDP yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga, Widhi Hartono menjelaskan tentang maraknya perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa (Kades) secara semena–mena dalam beberapa tahun terakhir ini.

    “DPN PPDI mendesak dan meminta DPD RI ikut bertindak sesuai konstitusi dalam melindungi perangkat desa yang sangat rentan diberhentikan tanpa prosedural beberapa tahun belakangan ini. Saat ini banyak perangkat desa yang diberhentikan semena–mena seperti di Kabupaten Kerawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan berbagai Kabupaten lainnya di Jawa Barat, kemudian Kabupaten Tangerang, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimanan tengah, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur di Propinsi Sulawesi Utara, dan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan sebagainya. Masih banyak lagi perangkat desa yang tidak terlindungi dari pemberhentian sepihak itu. DPD RI harus intens mengawasi sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. DPN PPDI berpendapat pengawasan pelaksanaan UU Desa oleh DPD RI dapat mengembalikan amanat UU Desa seperti yang kita harapkan bersama”, tegas Widhi.

    Selain soal perangkat desa yang seringkali diperlakukan semena–mena oleh Kades, DPN PPDI juga mendesak DPD RI untuk melakukan kajian kebijakan Dana Desa.

    Widhi menilai, kebijakan Dana Desa kini tidak lagi sesuai UU Desa lantaran telah “terpolitisasi” dalam kemasan sinergisitas, sehingga penggunaan Dana Desa yang “terintimidasi” menyebabkan kurang bebasnya Kepala Desa menentukan skala prioritas pembangunan desanya.

    Dalam RDP itu, DPN PPDI juga menyoroti soal pengaturan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa di UU Desa yang dinilainya masih abu–abu.

    “Banyak sekali pasal di UU Desa itu abu–abu dan multi tafsir, terkhusus mengenai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Terkait hal tersebut DPN PPDI mengusulkan merubah istilah penghasilan tetap menjadi Gaji yang bersumber dari APBN bukan dibebankan ke APBD Kabupaten sehingga Kepala Desa dan perangkat desa juga harus mendapatkan berbagai tunjangan seperti ASN dan Dana Purnabakti setelah pensiun”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Indeks Berita

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Meski di Luar Negeri, Pekerja Migran Wajib Rasakan Manfaat...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan dari dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa...

    Berita Terkait