28 C
Jakarta
Rabu, 3 Maret 2021
Beranda Nasional Banyak Kendala di Penyusunan APBDes 2021, Pegiat Desa: Kemendagri,...

Banyak Kendala di Penyusunan APBDes 2021, Pegiat Desa: Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes Harus Selesaikan Tumpang Tindih Aturan

Rekomendasi

Lainnya

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari...

    PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)....

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD Magetan: Sebaiknya Pendidikan Non Formal

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam acara talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa pada Selasa (1/12) lalu, semua penanggap mengemukakan pendapatnya tentang berbagai kendala dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2021.

    Namun sayangnya dalam talk show ini Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Nata Irawan batal hadir sebagai narasumber.

    Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Agung Heri Susanto mengatakan, dalam penyusunan APBDes 2021 ini ada hal baru, yaitu SDGs Desa atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai prioritas penggunaan Dana Desa 2021. Agung menjelaskan, bagi Pemerintah Desa SDGs Desa ini masih sangatlah belum familiar.

    “Pemdes belum familiar dengan SDGs Desa karena pemerintah dalam hal ini Kemendes masih minim melakukan sosialisasi SDGs Desa”, tegas Agung.

    Agung juga mempertanyakan mengapa sampai saat ini Dana Desa belum boleh digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa.

    Terkait BLT Dana Desa di tahun 2021, Agung mengatakan sampai saat ini semua Pemdes masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

    “Apakah masih menganggarkan BLT Dana Desa, berapa nilainya, ini semua belum kami masukan didalam Rancangan APBDes. Di RAPBDes harusnya sudah ada alokasi. Soal BLT Dana Desa ini seharusnya serahkan saja kembali ke desa sesuai kebutuhan desa”, ujar Agung.

    Narasumber lainnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) Widhi Widhi Hartono, menjelaskan sejauh ini dalam proses penyusunan APBDes 2021 telah ditemukan banyak intervensi.

    “Banyak intervensi dalam penyusunan APBDes 2021. Harusnya APBDes itu menjadi representasi dari keinginan masyarakat desa”, tegas Widhi.

    Sementara itu, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Badiul Hadi yang juga hadir sebagai penanggap, mengatakan banyaknya kendala dalam penyusunan APBDes 2021 disebabkan oleh Pemerintah yang masih setengah hati melepas kewenangan desa sehingga berakibat pada munculnya problem regulasi.

    “Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes harus selesaikan tumpang tindih aturan. Tidak boleh ada ego sektoral diantara kementerian dalam konteks tata kelola keuangan desa. Aturan yang ada saat ini juga belum mampu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes. Akibatnya, APBDes masih berbasis kepentingan elit politik desa, masyarakat di desa terutama kelompok marjinal masih dianggap kelas dua, dianggap sebelah mata. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah”, tegas Badiul Hadi.

    Senada dengan Badiul Hadi, penanggap lainnya yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupaten Demak, Indah Wulandari mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu harus cepat dan tepat dalam mengeluarkan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

    “Saat ini saja ditengah Pemdes sedang menyusun APBDes 2021, kami masih harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Bupati (Perbup). Jangan di tengah – tengah baru turun pagu Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga harus terjadi perubahan APBDes lagi. Kondisi ini selalu berulang setiap tahun”, tegas Indah.

    Simak disini video lengkap Talkshow Kades Iwan di TV Desa. (Red)

     

     

     

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,353,834
    Kasus Positif
    Updated on 3 March 2021 - 22:30 WIB 22:30 WIB

    Indeks Berita

    Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang...

    Mendes PDTT Minta Kades untuk Aktif Cegah Karhutla

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara...

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD...

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan kebijakan tentang afirmasi...

    60 Persen Pengurus BUMDes Hanya Lulusan SMA

    Jakarta, desapedia.id – Ditengah pekan ini (16/2), Kementerian Dalam negeri merilis data tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa atau...

    8 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa

    Jakarta, desapedia – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang...

    Berita Terkait