32.2 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Nasional Bambang Soesatyo Desak Pemerintah Buat Kebijakan Permanen Atasi Kekeringan 

Bambang Soesatyo Desak Pemerintah Buat Kebijakan Permanen Atasi Kekeringan 

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Meningkatnya krisis air di sejumlah wilayah Indonesia, diantaranya di Kebumen, Banyumas, Purwakarta, Pasuruan, dan beberapa daerah lainnya yang disebabkan karena musim kemarau, serta adanya potensi mundurnya musim tanam padi tahun ini direspon oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

    Menurutnya, dirinya perlu mendorong Komisi VIII DPR meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk terus memberikan suplai air bersih secara gratis, pengadaan tandon air, maupun bantuan lainnya kepada masyarakat terdampak krisis air.

    “Hal ini mengingat musim kemarau berpotensi masih akan berlangsung hingga beberapa pekan mendatang,” kata Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ini dalam rilis resmi yang diterima desapedia.id, Jum’at (12/10/2018).

    Bamsoet juga mendorong Komisi II DPR dan Komisi VIII DPR meminta Pemda bersama BNPB dan BPBD untuk berkomitmen melakukan upaya-upaya antisipatif serta penanggulangan bencana kekeringan yang selalu melanda disetiap tahunnya.

    Terkait upaya melakukan inovasi dan tekhnologi dalam mengatasi kekeringan, mantan Ketua Komisi III ini mendorong Komisi II DPR, Komisi VII DPR, dan Komisi VIII DPR meminta Pemda, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan BPBD untuk melakukan kajian dan inovasi dalam menyelesaikan masalah kekeringan dengan memperhatikan letak geografis daerah.

    Misalnya, membangun embung atau dam, mengatasi masalah pendangkalan waduk, dan memperbaiki sistem saluran air, sehingga masyarakat tidak mengalami bencana kekeringan saat musim kemarau tiba, serta mencari solusi dengan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menjadikan air laut menjadi air tawar, guna mengatasi permasalahan kekeringan tersebut.

    Kekeringan yang melanda dibeberapa wilayah di Indonesia ini tak lepas dari buruknya pelestarian lingkungan. Karena itu Ketua DPR mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan reboisasi (penghijauan kembali) hutan sebagai solusi dan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan tanah puso dan kekeringan di setiap daerah.

    Kekeringan juga telah berdampak pada pertanian. Bamsoet mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemda untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai lahan yang dimiliki, sehingga petani dapat menanam jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan yang ada, seperti dengan memperkenalkan padi gogo kepada para petani sebagai alternatif padi yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta mempersiapkan alat pompa di lahan-lahan yang masih memiliki potensi air, sehingga tidak menghambat hasil produksi pangan.

    Di samping itu, dia juga mendorong Komisi IV DPR untuk segera melakukan pembahasan RUU Sumber Daya Air, mengingat RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2018. “RUU tersebut akan menjadi payung hukum dalam penataan sumber daya air di Indonesia,” ujarnya.

    Mengatasi kekeringan dibutuhkan agenda aksi yang berkelanjutan. Maka Ketua DPR ini perlu mendorong Komisi II DPR dan Komisi IV DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Kementan untuk membuat kebijakan permanen dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, merawat sumber air, dan hemat air saat musim kemarau sebagai langkah dalam mencegah terjadinya kekeringan.

    “Dengan demikian saya menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan melakukan penghijauan dan tidak melakukan konversi lahan terutama di daerah hulu, membuat sumur resapan, dan tidak boros dalam menggunakan air, guna menjaga kelestarian air,” katanya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Agar kebijakan...

    Berita Terkait