Desapedia

Bambang Soesatyo Desak Pemerintah Buat Kebijakan Permanen Atasi Kekeringan 

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Ist)

Jakarta, desapedia.id – Meningkatnya krisis air di sejumlah wilayah Indonesia, diantaranya di Kebumen, Banyumas, Purwakarta, Pasuruan, dan beberapa daerah lainnya yang disebabkan karena musim kemarau, serta adanya potensi mundurnya musim tanam padi tahun ini direspon oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Menurutnya, dirinya perlu mendorong Komisi VIII DPR meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk terus memberikan suplai air bersih secara gratis, pengadaan tandon air, maupun bantuan lainnya kepada masyarakat terdampak krisis air.

“Hal ini mengingat musim kemarau berpotensi masih akan berlangsung hingga beberapa pekan mendatang,” kata Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ini dalam rilis resmi yang diterima desapedia.id, Jum’at (12/10/2018).

Bamsoet juga mendorong Komisi II DPR dan Komisi VIII DPR meminta Pemda bersama BNPB dan BPBD untuk berkomitmen melakukan upaya-upaya antisipatif serta penanggulangan bencana kekeringan yang selalu melanda disetiap tahunnya.

Terkait upaya melakukan inovasi dan tekhnologi dalam mengatasi kekeringan, mantan Ketua Komisi III ini mendorong Komisi II DPR, Komisi VII DPR, dan Komisi VIII DPR meminta Pemda, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan BPBD untuk melakukan kajian dan inovasi dalam menyelesaikan masalah kekeringan dengan memperhatikan letak geografis daerah.

Misalnya, membangun embung atau dam, mengatasi masalah pendangkalan waduk, dan memperbaiki sistem saluran air, sehingga masyarakat tidak mengalami bencana kekeringan saat musim kemarau tiba, serta mencari solusi dengan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menjadikan air laut menjadi air tawar, guna mengatasi permasalahan kekeringan tersebut.

Kekeringan yang melanda dibeberapa wilayah di Indonesia ini tak lepas dari buruknya pelestarian lingkungan. Karena itu Ketua DPR mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan reboisasi (penghijauan kembali) hutan sebagai solusi dan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan tanah puso dan kekeringan di setiap daerah.

Kekeringan juga telah berdampak pada pertanian. Bamsoet mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemda untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai lahan yang dimiliki, sehingga petani dapat menanam jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan yang ada, seperti dengan memperkenalkan padi gogo kepada para petani sebagai alternatif padi yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta mempersiapkan alat pompa di lahan-lahan yang masih memiliki potensi air, sehingga tidak menghambat hasil produksi pangan.

Di samping itu, dia juga mendorong Komisi IV DPR untuk segera melakukan pembahasan RUU Sumber Daya Air, mengingat RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2018. “RUU tersebut akan menjadi payung hukum dalam penataan sumber daya air di Indonesia,” ujarnya.

Mengatasi kekeringan dibutuhkan agenda aksi yang berkelanjutan. Maka Ketua DPR ini perlu mendorong Komisi II DPR dan Komisi IV DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Kementan untuk membuat kebijakan permanen dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, merawat sumber air, dan hemat air saat musim kemarau sebagai langkah dalam mencegah terjadinya kekeringan.

“Dengan demikian saya menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan melakukan penghijauan dan tidak melakukan konversi lahan terutama di daerah hulu, membuat sumur resapan, dan tidak boros dalam menggunakan air, guna menjaga kelestarian air,” katanya. (Red)

Redaksi Desapedia