Beranda Nasional Bakti Kominfo Ungkap Kendala Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dalam Program...

Bakti Kominfo Ungkap Kendala Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dalam Program Internet Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    SOKSI Luncurkan Program Nasional Beasiswa 1000 Sarjana

    Jakarta, desapedia.id – Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia setiap orang dan bangsa yang amat penting untuk masa depan...

    Pemerintah Membangun Sambil Merusak Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 18B ayat 2 sebagai landasan konstitusionalnya, UU nomor 6 tahun...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap berbagai kendala yang dihadapinya selama ini terkait koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam program internet desa.

    Bakti Kominfo merupakan Badan Layanan Umum (BLU) pada unit organisasi non eselon di Kementerian Kominfo yang memiliki tugas utama menyediakan infrastruktur dan ekosistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bagi masyarakat yang didanai dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (KPU/USO) sebagai penyelenggara telekomunikasi yang besarnya 1,25 persen dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi.

    Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif menjelaskan berbagai kendala tersebut. Pertama, panjangnya birokrasi lintas K/L sehingga memperlambat seluruh proses implementasi infrastruktur BAKTI.

    Kedua, kesulitan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah di masa pandemi ini, sehingga menimbulkan kesulitan untuk berkoordinasi mengenai kelengkapan data usulan maupun data eksisting.

    Ketiga, lanjut Anang, data lokasi yang diberikan Pemda dan K/L belum lengkap, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang terkait dengan data yang diberikan.

    Keempat, terjadi perpindahan atau proses mutasi pejabat daerah atau K/L yang cukup dinamis sehingga membuat miskomunikasi dengan pejabat yang baru. Kelima, Banyaknya proses administrasi untuk melakukan pembebasan lahan untuk lokasi BTS.

    Anang Latif menjelaskan berbagai kendala koordinasi di pemerintah pusat saat melakukan Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI pada Senin (9/11) di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Red)

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    506,302
    Kasus Positif
    Updated on 24 November 2020 - 20:02 WIB 20:02 WIB

    Indeks Berita

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    Rancangan PP BUMDes Turunan UU Ciptaker Sudah 100 Persen

    Lumajang, desapedia.id – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat (13/11) lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT),...

    Ini Perkembangan Penggunaan Dana Desa Per 10 November 2020

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam siaran persnya Rabu (11/11) di Jakarta, menjelaskan tentang...

    Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua BPK  Agung Firmansyah Sampurna saat membacakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2020 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode...

    Kunjungi BUMDes Kuta di Lombok Tengah yang Kelola Homestay,...

    Praya, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meninjau Homestay yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putri...

    Berita Terkait