35.4 C
Jakarta
Kamis, 22 Oktober 2020
Beranda Nasional Bagaimana Kedudukan Hukum BUMDesa dalam Penguatan Ekonomi Desa? Simak...

Bagaimana Kedudukan Hukum BUMDesa dalam Penguatan Ekonomi Desa? Simak Laporan Kajian Pusperjakum DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    SOKSI Gelar Rapat Pleno Diperluas, Ketua Umum Ali Wongso Jelaskan Rencana Program Pemberdayaan Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar Rapat Pleno Diperluas pada Jumat (16/10) secara virtual yang...

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pusperjakum DPD RI) telah melakukan kajian mengenai “Kedudukan Hukum Badan Usahan Milik Desa (BUMDesa) dalam Penguatan Ekonomi Desa” dalam rangka penyediaan data dan analisis hukum serta kebijakan bagi DPD RI.

    Kajian Pusperjakum DPD RI yang disusun oleh Nitta Norrally,SH sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama, Yuni Kusumawati,S.IP sebagai Analis Kebijakan Pertama, dan Arief Maulana,S.IP sebagai Peneliti Pertama ini, mendapat masukan dan saran dari Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas Desa), Iwan Sulaiman Soelasno melalui forum diskusi terbatas yang digelar minggu lalu (6/12) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Simak laporan kajian selengkapnya dibawah ini.  (Red)

    Kajian BUMDes Pusperjakum DPD RI

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    373,109
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    SOKSI Gelar Rapat Pleno Diperluas, Ketua Umum Ali Wongso...

    Jakarta, desapedia.id – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar Rapat Pleno Diperluas pada Jumat (16/10) secara virtual yang dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan...

    Menteri Desa PDTT Sampaikan Target SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat penuhi undangan dari Kedutaan Besar Inggris untuk membuka acara Information...

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.72 triliun atau...

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menja ...

    Berita Terkait