27.4 C
Jakarta
Minggu, 26 September 2021
BerandaNasionalBagaimana Kedudukan Hukum BUMDesa dalam Penguatan Ekonomi Desa? Simak...

Bagaimana Kedudukan Hukum BUMDesa dalam Penguatan Ekonomi Desa? Simak Laporan Kajian Pusperjakum DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pusperjakum DPD RI) telah melakukan kajian mengenai “Kedudukan Hukum Badan Usahan Milik Desa (BUMDesa) dalam Penguatan Ekonomi Desa” dalam rangka penyediaan data dan analisis hukum serta kebijakan bagi DPD RI.

    Kajian Pusperjakum DPD RI yang disusun oleh Nitta Norrally,SH sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama, Yuni Kusumawati,S.IP sebagai Analis Kebijakan Pertama, dan Arief Maulana,S.IP sebagai Peneliti Pertama ini, mendapat masukan dan saran dari Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas Desa), Iwan Sulaiman Soelasno melalui forum diskusi terbatas yang digelar minggu lalu (6/12) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Simak laporan kajian selengkapnya dibawah ini.  (Red)

    Kajian BUMDes Pusperjakum DPD RI

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    4,208,013
    Kasus Positif
    Updated on 26 September 2021 - 20:53 WIB 20:53 WIB

    Indeks Berita

    Dana Desa Seharusnya Meningkat Setiap Tahun Atau Setidaknya Tetap

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa I pada Masa Sidang...

    Berita Terkait